Jumat, 21 September 2018, 12:55
Home / NEWS / POLITIK / 5 FRAKSI DPRD TRENGGALEK KRITISI RANPERDA APBD TRENGGALEK TAHUN 2018
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek Bersama OPD dan jajaran Forkopimda. Sumber Foto : Ayu Mila Sari.

5 FRAKSI DPRD TRENGGALEK KRITISI RANPERDA APBD TRENGGALEK TAHUN 2018

WAGATABERITA – TRENGGALEK. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek kritisi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2018 dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek.

Kritikan itu disampaikan  pada pembahasan Ranperda tahun 2018 bersama seluruh OPD dan jajaran Forkopimda Trenggalek, Kamis (19/10/2017).

Fraksi yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Trenggalek memberikan kritikan itu diantaranya PDIP dan Partai Demokrat.

Kritikan yang disampaikan itu terkait peningkatan pelayanan dan penjelasan planning pembangunan daerah dengan sebutan Kota Tempe Kripik itu untuk lebih baik.

“Kritik dan masukan ini tak lain hanya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat khususnya di Trenggalek. Dan di rapat Paripurna kali ini, beberapa fraksi memberikan kritik dan saran terkait Ranperda APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2018, tak terkecuali fraksi PDI Perjuangan,” ungkap Arifin salah satu anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari fraksi PDI Perjuangan.

Diungkapkan Arifin, dalam pandangan umum pihaknya meminta agar Bupati Trenggalek segera melakukan inovasi terhadap bentuk pelayanan masyarakat satu atap. Seperti mall pelayanan terpadu bagi masyarakat.

“Jika dari fraksi PDI perjuangan sendiri meminta agar pemimpin daerah bisa menerapkan inovasi pelayanan masyarakat satu atap berupa mall pelayanan terpadu. Dengan begitu, masyarakat bisa lebih mudah menuangkan segala bentuk aspirasinya dalam satu atap. Sehingga bisa lebih efektif dan efisien,” tegasnya.

Selain fraksi PDI Perjuangan, dari fraksi Demokrat pun juga turut menyampaikan kritikannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek segera menindaklanjuti adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 10 Oktober tahun 2016 tentang penerapan aplikasi e-planning.

Kritikan yang diberikan dari fraksi Demokrat  tentang penerapan aplikasi e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi dan kabupaten/kota akan mempercepat  penerapan aplikasi e-planning. “Ini bisa lebih cepat, tepat dan transparan. Kritik dan masukan dari wakil rakyat yang disampaikan dalam rapat Paripurna ini  diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2018 mendatang bisa lebih terarah dan mampu memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat Trenggalek,” tandasnya. (Ayu Mila Sari/Halu)

Check Also

MATANGKAN PERSIAPAN JELANG PILKADA, POLRES TRENGGALEK GELAR LATPRAOPS

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Guna mematangkan persiapan dan kesiapan personil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *