Minggu, 22 September 2019, 7:19
Home / JAKARTA / RUU PKS PAYUNG HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK OPTIMIS SELESAI TEPAT WAKTU
Diskusi Pembahasan RUU PKS

RUU PKS PAYUNG HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK OPTIMIS SELESAI TEPAT WAKTU

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Panitia kerja (Panja) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Panja pemerintah untuk Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Lembaga terkait menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka proses penyelesaian RUU PKS.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI selaku Ketua Panja RUU PKS, Marwan Dasopang di Jakarta Selasa (27/08) mengatakan FGD digelar untuk menemukan frasa yang tepat digunakan pada judul, sistematika, dan definisi di dalam RUU PKS.

“Kami (Panja RUU PKS) sudah masuk ke tahap pembahasan. FGD diselenggarakan untuk membantu Panja RUU PKS menemukan frasa kunci terkait judul, definisi dan sistematika RUU PKS. Sehingga ada alternatif pilihan kata atau frasa bagi kami agar tidak melahirkan persepsi ganda seperti yang dikhawatirkan masyarakat,” ujar Marwan usai menutup FGD.

Marwan menerangkan masukan para ahli hukum yang hadir belum memuaskan, namun pengayaan bagi panja dalam mengambil keputusan dalam rapat nanti, “Beberapa ahli sudah memberikan gambaran dan menjadi masukan bagi kami. Kami akui, kami bukan ahli Bahasa atau ahli hukum, tapi wewenang kami sebagai anggota DPR RI adalah membuat undang – undang, jadi kami tentu butuh bantuan dan mendengar aspirasi dalam rangka penyelesaian RUU PKS,” jelas Marwan.

Saat ini, RUU PKS telah memasuki tahap pembahasan di DPR RI. Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA, Vennetia R Danes yang turut hadir optimis RUU PKS disahkan dalam waktu dekat.

Tim Diskusi Pembahasan RUU PKS

“Kegiatan ini adalah FGD sebagai bahan pengayaan bagi panitia panja RUU PKS, dengan mendengarkan ahli hukum. Rapat panja resminya di tanggal 2 September 2019. Kami berharap di tanggal tersebut sudah terbentuk tim perumus, tim sinkronisasi dan tim teknis, dan akan berlanjut. Ditargetkan tanggal 25 September 2019 sudah harus diketuk. Semua (peserta FGD) tadi juga setuju untuk itu. Kami Pemerintah optimis, sangat optimis,” jelas Vennetia.

Pada siaran persnya Rabu (29/08/2019) RUU PKS diharapkan menjawab persoalan yuridis dan menjadi payung hukum terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak. Maka itu Pemerintah setuju dengan DPR RI yang mengusulkan RUU PKS sebagaimana disampaikan Menteri PPPA Yohana Yembise pada 11 September 2017 dalam penyampaian pandangan Presiden. (Red)

Check Also

KEBAKARAN DI LOKASI INI BUAT PMK HARUS DATANG DUA KALI PADAMKAN API

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Kebakaran terjadi pada sebuah kedai makan Jl. Medokan Ayu Rungkut Surabaya pagi …