Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – LAMPUNG. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, begitu tiba agenda pertamanya adalah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Jumat, (15/11/2019).
“Ini kunjungan mendadak, saya enggak memberi tahu ke siapapun,” ujarnya.
Kepala Negara langsung mengunjungi instalasi rawat jalan RSUD dan bertanya langsung kepada sejumlah pasien, “Saya hanya ingin memastikan apakah yang namanya Kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien, yang ada di rumah sakit. Saya cek tadi hampir 90 persen lebih memakai BPJS,” kata Presiden.
Informasi yang diperoleh Presiden proporsi kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditemui justru lebih banyak didominasi oleh peserta program BPJS Kesehatan di luar pembiayaan negara atau daerah yang berarti membayar iuran secara mandiri.
Diketahui, jumlah peserta BPJS Kesehatan terbesar berasal dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh anggaran APBN dan data BPJS Kesehatan per 31 Oktober 2019 menyebut terdapat 96.055.779 peserta BPJS yang dibiayai oleh APBN serta jumlah peserta dari kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran APBD mencapai 37.887.281 peserta berdasarkan data yang sama.
Artinya terdapat 133 juta peserta BPJS Kesehatan atau kurang lebih 60 persen dari total 222.278.708 peserta (per 31 Oktober 2019) ditanggung negara, “Ini yang mau saya lihat. Karena yang PBI itu kan banyak. Dari Pemerintah itu 96 juta plus dari Pemda itu 37 juta. Harusnya ini sudah mencakup 133 juta. Harusnya yang gratis 133 juta. Ada di mana? Siapa yang pegang? Saya hanya ingin memastikan itu,” tuturnya.
Presiden mengatakan defisit BPJS Kesehatan dapat diatasi dengan mengintensifkan atau memperbaiki sistem penagihan iuran yang ditanggung mandiri oleh peserta, “Kita ini kan sudah bayari yang 96 juta (peserta), dibayar oleh APBN. Tetapi di BPJS terjadi defisit itu karena salah kelola saja. Artinya apa? Yang harusnya bayar pada enggak bayar. Artinya di sisi penagihan yang mestinya diintensifkan,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. (Red)
