Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Lima isu prioritas amanah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) salah satunya pencegahan perkawinan anak yang menempatkan Indoneaia terletak di posisi ke – 2 Asean.
Pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 sekitar 11,2% perempuan berusia 20 – 24 tahun telah menikah dan melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun) juga 20 provinsi memiliki angka perkawinan yang lebih tinggi dari angka rata – rata nasional 11,2%, diantaranya Provinsi Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Presiden Jokowi yang menargetkan angka perkawinan anak turun menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024 membuat Kemen PPPA merangkul seluruh pihak terutama Pimpinan Daerah untuk memperkuat Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBER PPA) melalui Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh 20 Provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi dan di atas angka rata – rata nasional.
Pada kesempatannya Menteri Bintang Puspayoga menuturkan, “praktik perkawinan anak memiliki dampak jangka panjang terhadap anak, keluarga, masyarakat, dan generasi masa depan. Anak perempuan secara fisik belum siap untuk mengandung dan melahirkan, sehingga meningkatkan risiko angka kematian ibu dan anak, komplikasi kehamilan, keguguran, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Ketidaksiapan mental karena usia yang masih muda juga meningkatkan risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak,” tuturnya.
Penandatanganan pakta integritas ini bukan sebatas komitmen di atas kertas, “dari sebuah komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, pakar, dunia usaha, dan media untuk mencegah perkawinan anak, kami mengharapkan lahirnya sebuah implementasi yang ada di masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Mari kita bersinergi bersama untuk memperkuat GEBER PPA sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas,” tegas Menteri Bintang.
Beberapa faktor yang banyak diajukan dalam dispensasi kawin diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas mengakibatkan anak hamil di luar nikah, anak telah hamil di luar nikah, putus sekolah, dan rendahnya ekonomi keluarga, sementara dispensasi kawin sendiri masih menjadi polemik besar paska disahkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal itu diungkap Asisten Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung, Syaiful Majid.
“Di pelosok daerah kami masih berlaku tradisi perjodohan. Perjodohan itu biasanya dilakukan saat anak masih berusia 12 – 13 tahun. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap dampak negatif perkawinan anak dan rendahnya penghasilan keluarga, sehingga mereka ingin melepas tanggung jawab mereka terhadap anak,” tutur Sekretaris Dinas PPPA Sulawesi Barat, Marintani Erna yang mengakui rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan pengaruh budaya perjodohan menjadi faktor tingginya angka perkawinan anak.
Beredar gerakan ajakan untuk berani menikah pada usia muda dan usia anak pada Medsos yang direspon dengan gerakan Kemen PPPA meluncurkan Iklan Layanan Masyarakat ‘Pencegahan Perkawinan Anak’ sehingga Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA, Lenny N Rosalin mengatakan bahwa Pakta Integritas ini diharap dapat mendorong Daerah menetapkan regulasi pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan perkawinan anak. (Red)
