WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Sebenarnya ini adalah wacana lama, yang sudah diperbincangkan berkali – kali di kalangan praktisi, pengamat dan akademisi di ruang seminar – seminar Ilmu Dakwah. Namun wacana ini belum pernah mencapai titik temu, sehingga belum bisa membentuk sistem sertifikasi dan lembaga mana saja yang punya kompetensi untuk melakukannya.
Ada pikiran, organisasi keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU, Perti, Persis, yang mengelola terkait sertifikasi Mubaligh ditambah dengan lembaga pendidikan, seperti Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Fakultas Ushuluddin. Lagi – lagi, semua itu masih belum terealisasi.
Lukman memaparkan, pemerintah mengakomodasi aspirasi soal sertifikasi ini. Menjadi fasilitator atas usulan dari publik.

Kepentingan pemerintah, pengaturan agar sesuatu hal menjadi lebih baik sudah menjadi tugasnya. Hanya saja, momentum munculnya wacana sertifikasi mubaligh di tengah kebencian, caci maki, serta kepentingan politik ideologis berbenturan, menjadi tidak produktif. Justru sebaliknya, ia termasuk menjadi bahan olok – olok yang tidak produktif oleh mereka yang tidak mengerti persoalan.
Hal ini menjadi isu yang menarik dibahas dalam pertemuan temu alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya di gedung lt 3 UIN Towers Sabtu (08/07/2017).
Mayjend TNI pur Ahmad Yani Basuki yang juga sekaligus menjadi Ketua lembaga sensor film Indonesia yang merupakan alumni Fakultas Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya menyatakan bahwasanya terkait sertifikasi mubaligh harus ada batasan. “Jadi beretorika siapapun bisa namun sertifikasi ini menjaga kebebasan beretorika apalagi terkait keagamaan,” tuturnya dalam mengisi sambutan. (Syamsul Rizal/Halu)
Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.