Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bersinergitas di semua program. Salah satunya mensinergikan E – new budgeting. Tujuannya untuk memperkuat akuntabilitas9 dan transparansi pengelolaan keuangan.
“Pengelolaan E – new budgeting menjadi solusi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Karena menggabungkan antara penyusunan dan anggaran, dimana sebelumnya ada di sistem yang berbeda,” kata Gubernur Jatim H. Soekarwo saat Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan E – New Budgeting dalam rangka Memperkuat Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Prov. Jatim dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK RI, di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (24/07/2017) malam.
E – new budgeting akan terintegrasi dan terkoneksi secara online.
Sistem ini bisa digunakan dalam penyusunan RAPBD 2018. Di dalamnya, akan ditampilkan secara real time semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan.
E – new budgeting merekam semua hal, sehingga bisa dijadikan dasar apabila ada permintaan data dari KPK.
“Semua data mulai dari siapa, berbuat apa, dan kapan dilakukan terekam dalam sistem,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Dia menjelaskan, di dalam E – new budgeting juga akan memudahkan penatausahaan keuangan di BPKAD. Dengan demikian transaksinya antara OPD – BAPENDA dan PT. Bank Jatim akan terintegrasi.
“Sebagai contoh, status penerbitan SPD dan SP2D bisa dipantau di komputer masing – masing OPD,” jelasnya.
Ketua Deputi Pencegahan KPK, Tri Gamarefa kinerja Pemprov Jatim diapresiasi oleh pemerintah pusat. Khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun demikian, Pemprov Jatim masih membutuhkan unit pengadaan barang dan jasa. “Unit layanan pengadaan barang dan jasa fungsinya melaporkan semua pengadaan yang dilakukan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak,” ungkapnya.
Dia menambahkan, beberapa kasus yang ditangkap oleh KPK adalah karena pengadaan barang dan jasa dapat meminimalisir kejadian seperti penangkapan oleh KPK.
- WALIKOTA SE – INDONESIA DIMINTA SATUKAN LANGKAH KAWAL PANCASILA
- GUBERNUR JATIM DUKUNG RAPERDA HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF DPRD
- PAKDE KARWO TEGASKAN KOMITMEN MASYARAKAT JATIM TERHADAP PANCASILA DAN NKRI
- PAKDE KARWO AJAK SIKAPI HOAX DENGAN PENDEKATAN BUDAYA DAN SPIRITUAL
- PAKDE KARWO GELORAKAN SEMANGAT ANTI NARKOBA
Dia menambahkan, saat ini KPK konsen dalam mengawasi pelayanan satu pintu. Sesuai dengan undang – undang, bahwa pelayanan satu pintu merupakan pendelegasian perijinan yang berada pada Dinas Penanaman Modal. “Di beberapa daerah masih ditemukan negosiasi dalam memberikan perijinan, terutama perijinan pertambangan, sumber daya alam dan perkebunan,” ujarnya. (Endri Soedarto/Halu)
