Kamis, 18 April 2024, 7:26
Home / NEWS / BURUH DATANGI DPRD JATIM MENUNTUT KENAIKAN UPAH DAN MENCABUT PP 78
Ribuan Buruh Padati Halaman DPRD Jatim. Sumber Foto : Haludin Ma'waledha

BURUH DATANGI DPRD JATIM MENUNTUT KENAIKAN UPAH DAN MENCABUT PP 78

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Ribuan buruh memadati halaman depan Gedung DPRD Jatim, Jumat (10/11/2017) siang ini menolak upah murah.

Mereka datang dari 6 kabupaten di Jatim yakni Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Probolinggo, Mojokerto dan Gresik, kata Agus S, koordinator lapangan.

Para buruh di Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi demo meminta agar DPRD Jatim ikut menyuarakan kepentingan buruh. Para buruh meminta agar dewan memperjuangkan kenaikan upah buruh tahun 2018 dengan rata-rata kenaikan minimal Rp 6500 perbulan pada setiap tingkatan.

Dalam aksi para buruh, juga7 menuntut pemerintah pusat untuk BURUH DATANGI DPRD JATIM MENUNTUT KENAIKAN UPAH DAN MENCABUT PP 78 Peraturan Pemerintah (PP) No 78 karena mereka nilai sangat merugikan pekerja (buruh).

Para buruh itu tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka juga menilai kenaikan gaji buruh saat ini diberlakukan pada Upah Minimum Regiaonal (UMR) masih belum seimbang dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Itu sebabnya mereka mengajukan UMR 2018 dapat disesuaikan dengam KHL di masing-masing kabupaten kota.

“Listrik naik, bahan pokok naiknya tidak karu-karuan,” tandas Agus, Korlap aksi.

Kedatangan mereka ingin menyampaikan pengajuan ini UMP tahun 2018.

Namun, sampai berita ini dikirim belum ada satupun anggota DPRD Jatim yang menemui mereka.

Kata Agus, setelah aksi ini, dua minggu, akan mendatangi Kantor Gubernur, sebelum penetapan pada bulan Desember 2017.

Para buruh meminta penghapusan PP 78 karena kenaikan upah buruh, hanya 5% tiap tahun. “Ini tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), “katanya. Massa buruh itu diperkirakan 5000 orang. (Haludin Ma’waledha)

Check Also

PSI MENANG BPJS GRATIS MULAI DIGAUNGKAN DI SURABAYA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Tak main – main janji program yang akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia …