KASUS OTT KPK DI JATIM, GUBERNUR BILANG INTEGRITAS BERASAL DARI HATI NURANI

Related Articles

AKAN MENDARAT PESAWAT LION AIR MALAH BALIK BANDARA KEBERANGKATAN INI SEBABNYA

Selasa, 7 April 2026, 20:37

PENGURUS PERADRI KONGRES LUB SEGERA DILAKSANAKAN

Rabu, 30 Juli 2025, 9:55

KONDISI PERADRI SETELAH DITINGGAL KETUM NYA

Selasa, 22 Juli 2025, 9:08

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Kasus OTT KPK terhadap dugaan korupsi yang melibat kan 2 kepala daerah sekaligus di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah daftar panjang kasus korupsi yang ditangani KPK.

Saat disinggung tentang OTT tersebut Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo mengatakan intergritas tidak bisa dimasuki teknologi, karena integritas adalah hati atau nurani. Integritas merupakan proses panjang yang ditentukan banyak hal, seperti kultur, lingkungan, gaya hidup. Upaya memperbaikinya, dengan memperkuat kultur dan spiritual, yang di Jatim potensinya besar, termasuk keberadaan para ulama atau kyai.

“Juga memberikan social punishment karena cara – cara tersebut tidak dibenarkan oleh peraturan perundangan, norma, dan hukum,” ujar Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menjawab pertanyaan wartawan mengenai OTT dua kepala daerah, Blitar dan Tulungagung, di press room wartawan, di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jl. Pahlawan Surabaya, Jum’at (08/06/2018).

Untuk itu, lanjutnya, pemilihan pejabat perlu dilakukan dengan teliti. Perlu dilihat track recordnya. Untuk pejabat Pemprov Jatim, misalnya, saat mutasi atau promosi pegawai dilakukan penelurusan lima tahun sebelumnya.

Apabila mendadak memiliki mobil baru perlu dicheck dapatnya darimana. Demikian pula, tiba – tiba life style hedonis muncul, perlu dicurigai. Bahasa Jawa lama disebut bobot, bebet, dan bibitnya.

Ditambahkan, tindakan semacam itu, juga dilakukan di Eropa, khususnya di Belgia dalam pemilihan pimpinan banker yang berada di strata 16, dengan tracking dimulai sejak strata 12. “Di negara sangat liberal pun, proses tersebut dilakukan. Pimpinan banker juga tidak boleh punya kebiasaan dugem sampai larut malam,” ujarnya.

Menurut Pakde Karwo, kebutuhan besar pencalonan sebagai kepala daerah dan singkatnya periode kepemimpinan juga bisa menjadi penyebab tindakan absurd. “Mendatangi warung saja harus mengeluarkan uang cukup besar. Apalagi waktu kampanyenya lama, yaitu 4,5 bulan,” ujarnya, yang mengusulkan waktu kampanye cukup dua minggu dan didukung teknologi yang calon tidak harus mendatangani masyarakat.

Dalam kesempatannya Pakde Karwo mengusulkan periode kepemimpinan, alangkah baik nya masa jabatannya dapat dijabat selama tujuh tahun, tetapi hanya menjabat sekali. Alasannya, untuk masa jabatan lima tahun seperti saat ini, sebenarnya yang efektif hanya dua tahun. “Tahun pertama untuk konsolidasi, dua tahun berikutnya memimpin, dan dua tahun berikutnya persiapan pilkada masa jabatan kedua,” ujarnya menutup diskusi dengan wartawan. (Red)