Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak melakukan audiensi bersama Gubernur Riau dan Jambi dengan pimpinan KPK di Ruang Rapat Pleno KPK Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Rabu (20/02/2019).
Disini terlihat Gubernur Khofifah bersama Wagubnya Emil Dardak berkomitmen mewujudkan good and clean governance di pemerintahannya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui cara pendampingan, terutama di area rawan korupsi.
Dikatakan pendampingan dari KPK dibutuhkan agar Pemprov Jatim beserta perangkat yang ada mampu menjabarkan setiap diskresi atau kebijakan yang masih tumpang tindih atau bertentangan. Diharapkan, melalui pendampingan tersebut tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dikemudian hari.
- EMIL HARAP INKINDO JATIM TINGKATKAN PROFESIONAL
- EMIL MINTA POTENSI SNEAKERS JATIM DIOPTIMALKAN
- EMIL NYATAKAN PEMPROV JATIM KOMIT LAKUKAN YANG TERBAIK PADA 8 ITEM WILAYAH RAWAN KORUPSI
- BUPATI TRENGGALEK AJAK JAJARANNYA KEJAR TARGET DI TAHUN 2019
- EMIL DARDAK DORONG MUNCULNYA ALIANSI SMALL BISNIS PELAKU UMKM
“Kedatangan kami ke Jakarta ingin mendapatkan panduan dari KPK, terkait langkah – langkah pencegahan terhadap area rawan korupsi,” ujar Gubernur Khofifah.
Tak hanya itu, diskresi dalam bentuk bantuan baik dari kementerian hingga peralihan kewenangan bantuan seperti SMA – SMK sering masih terjadi dispute bagi Bupati/Walikota. Oleh karena itu, pendampingan KPK sangat penting agar segala kebijakan mulai perencanaan, pelaksanaan sampai supervisi monitoring dapat dilaksanakan sesuai regulasi.
“Kami ingin menginventarisir urusan yang sering menjadi titik rentan dan rawan korupsi, Insya Allah tanggal 28 Februari KPK akan melakukan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Jatim dengan mengundang Gubernur dan seluruh Bupati dan Walikota se Jawa Timur,” imbuhnya.
Kunjungannya ke KPK tersebut untuk memastikan dan mengkomunikasikan area – area rawan mana yang rentan dan rawan korupsi. Sehingga, setiap daerah bisa fokus memberikan pelayanan yang lebih transparan kepada masyarakat, begitu yang dinyatakan Khofifah.
Lanjut Khofifah, langkah yang akan dilakukan setelah bertemu dengan KPK yakni akan segera mengumpulkan OPD di Pemprov Jatim untuk melakukan langkah percepatan di sektor – sektor mana yang membutuhkan percepatan maupun efisiensi.
“Di Jatim kami istilahkan dengan Cettar yang memiliki maksud antara lain cepat, efektif, tanggap, transparan dan responsif. Dan cettar ini menjadi ruh bagi setiap OPD di Pemprov Jatim,” tegasnya. (Red)
