Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengikuti Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Grand Inna Padang, Kamis (21/02/2019).
Dalam hal ini Gubernur Khofifah menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi untuk percepatan penanganan kemiskinan. Diantaranya, menyelaraskan peta dasar pengentasan kemiskinan di daerah dengan intervensi program penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian dan lembaga pusat.
- DILANTIK PRESIDEN JOKOWI KHOFIFAH DAN EMIL LAKUKAN SUMPAH JABATAN
- KETUA TP PKK DAN DEKRANASDA BARU SEGERA LAKUKAN SOSIALISASI UNTUK PENYELESAIAN MASALAH
- INTEGRITAS KEPATUHAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN
- PEMPROV JATIM TERUS KEMBANGKAN EKONOMI DIGITAL DIERA KEMAJUAN TEKNOLOGI
- TANDING VOLI BARENG, PAKDE KARWO KATAKAN SIMBOLIS SPORTIVITAS DAN KEJUJURAN SEBAGAI KULTUR DIDORONG DI BIROKRASI
“Jadi kita bangun sinergi dan komunikasi yang lebih fokus, agar energi dari pusat bisa ditarik ke daerah,” tegasnya.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah bisa memiliki data yang akurat terkait jumlah masyarakat miskin yang harus ditangani, serta cara penanganan yang tepat agar mereka lebih sejahtera. Contohnya, program Kementerian Pertanian disinergikan dengan peta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Jatim kata Gubernur Khofifah.
“Jadi kita bisa menghitung, misalnya PKH sudah mendapat bantuan 50 ayam, sehingga dalam tahun ketiga mereka sudah bisa mandiri,” katanya sembari menambahkan, pemerintah daerah harus dilibatkan saat pemerintah pusat menyusun peta kebutuhan daerah, seperti rencana induk pengembangan industri.
Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Dedi Nursyamsi menyambut baik usulan Gubernur Khofifah. Menurut Dedi, komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota akan berdampak signifikan terhadap suksesnya pembangunan di daerah.
Salah satu program yang telah dilakukan Kementan adalah program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi). Program ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Sebelum implimentasi di lapangan, Mentan RI telah berkomunikasi dengan Gubernur, dan diteruskan ke pimpinan dibawahnya jelas staf ahli Dedi memberi contoh.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota di provinsi tersebut,” katanya seraya mengimbuhkan, melalui koordinasi tersebut dihasilkan data yang akurat dan cocok antara pemerintah pusat dengan pemda, serta diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan. (Red)
