Selasa, 12 Desember 2017, 21:14
Home / NEWS / PEMPROV JATIM GANDENG BALAI BESAR BRANTAS UNTUK REGULASI PERAHU PENYEBERANGAN
Rapat Membahas Regulasi Kapal Penyeberangan Diruang Wakil Gubernur Jawa Timur. Sumber Foto : Anggun Angkawijaya

PEMPROV JATIM GANDENG BALAI BESAR BRANTAS UNTUK REGULASI PERAHU PENYEBERANGAN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pasca kecelakaan perahu penyeberangan di Wringin Anom, Gresik, pemerintah propinsi Jawa Timur segera melakukan rapat koordinasi. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal untuk membuat peraturan daerah tentang standarisasi perahu penyeberangan. Terutama di wilayah kabupaten Sidoarjo dan Gresik.

Rapat digelar di ruang kerja wakil Gubernur Syaifullah Yusuf, kantor Gubernur Jawa Timur, Senin (17/04/2017). Tampak hadir dalam rapat tersebut kepala dishub kabupaten Sidoarjo, kepala dishub kabupaten Gresik, kepala balai besar Brantas dan Bengawan Solo, kepala PU pengairan Propinsi Jatim dan kepala Jasa Tirta Jawa Timur.

Dalam rapat tersebut Syaifullah Yusuf mendengarkan paparan dari masing – masing kepala dinas tentang perahu penyeberangan. Darwanto, kepala balai besar Brantas mengatakan, terdapat 70 perahu penyeberangan yang tersebar di Kali Surabaya sebanyak 65 buah, Kali Mas 4 buah dan Kali Wonokromo 1 buah. “Tapi semuanya tidak punya ijin,“ kata Darwanto.

Senada dengan Darwanto, kepala Dishub Sidoarjo, Drs. Ec. Asrofi MM mengatakan 10 perahu penyeberangan yang berada di wilayah kecamatan Balong Bendo semuanya tidak berijin.

Dari paparan tersebut Syaifullah Yusuf menyimpulkan bahwa jasa perahu penyeberangan sangat diperlukan warga. Namun sayang semuanya belum memliki ijin. “Ini merupakan dilema. Tidak bisa dilarang karena banyak dibutuhkan dan tidak bisa dibiarkan kalau perahunya tidak memenuhi standard keamanan dan kelayakan,” kata Syaifullah.

Sebagai langkah awal pemerintah propinsi akan melakukan kajian yang diharapkan hasilnya nanti menjadi peraturan daerah. “Seperti di wilayah Bojonegoro, pemda di sana sudah punya perda tentang angkutan penyeberangan sungai. Nggak ada salahnya peraturan itu segera diterapkan di kabupaten Sidoarjo dan Gresik,” kata pria yang akrab dipanggil Gus Ipul ini.

Kajian tersebut menyangkut standarisasi perahu penyeberangan. Dari ukuran, alat keselamatan, dan pengawasan dari tingkat desa sampai kabupaten. “Balai besar Brantas akan membantu regulasinya. Seperti pagar pengaman perahu, ukuran seling baja dan tali yang dibutuhkan,“ jelas Gus Ipul. (Anggun)

Check Also

PAMIT CARI RUMPUT, KAKEK DI TRENGGALEK TEWAS TERBUJUR KAKU

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Kejadian penemuan mayat di gubuk hutan petak 146b masuk Dusun Brajang RT 09 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *