Jumat, 17 Agustus 2018, 10:09
Home / FEMALE / RELATIONSHIP / POLISI DAN BPN BENTUK SATGAS ANTI MAFIA TANAH
Kapolda Jawa Timur, Irjenpol Machfud Arifin Memberikan Cinderamata Kepada Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Gusmin Tuarita. Sumber foto : Anggun Angkawijaya

POLISI DAN BPN BENTUK SATGAS ANTI MAFIA TANAH

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Untuk menangangi persoalan tanah, Polda Jawa Timur bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur membentuk Satgas Anti mafia Tanah, Selasa (01/08/2017).

Penandatangan kerjasama ini dilakukan di Hotel JW Marriot oleh Kapolda Jawa Timur, Irjend Pol Machfud Arif dan Kepala Kanwil BPN Jatim Gusmin Tuarita.

Selain dihadiri para pejabat utama Polda Jatim dan kapolres jajaran, undangan lain yang datang adalah penyidik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, serta Kepala BPN se Jawa Timur.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin mengatakan, kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan tingkat pusat, antara Mabes Polri dengan Kementerian Agraria/BPN.

Dengan adanya kerjasama ini, Machfud berharap kasus pertanahan di wilayah Jawa Timur bisa cepat diselesaikan.

“Kita bisa saling terbuka dan saling mengecek. Serta memberikan akses yang mudah jika dibutuhkan,” kata Machfud usai penandatanganan kerjasama, Selasa (01/08).

Machfud lantas memberikan contoh kasus pertanahan saat dirinya menjabat Kapolda Kalimantan Selatan. Ketika itu tanah aset Polda Kalimantan Selatan diklaim milik satu perusahaan.

Foto Bersama Sebagai Tanda Kerjasama Antara Polisi Daerah Jawa Timur Dengan Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur. Sumber foto : Anggun Angkawijaya

Setelah diusut, ternyata tanah perusahaan tersebut berada di belakang lahan milik Polda Kalsel.

“Kita menghindari kejadian seperti ini. Ini sudah pelecehan,” ungkap Machfud.

Disinggung kasus pertanahan di Jawa Timur, Machfud mengatakan, kasus tanah banyak terjadi di Surabaya dan daerah lain di Jawa Timur. Ada 140 sengketa tanah di seluruh Jatim.

“Dengan adanya satgas anti mafia tanah, kita bisa mengatasi bersama – sama,” ujar Machfud.

Sebagai langkah awal mengatasi kasus tanah bisa diawali dari tingkat kelurahan atau desa dengan tidak mengutip biaya yang tinggi dan diluar ketentuan.

Machfud berharap, dengan sinergitas antara Polda Jatim dan Kanwil BPN, serta kantor BPN di seluruh kabupaten dan kota dengan polres – polres, mafia tanah bisa diberantas.

Ada lima poin yang akan dilakukan Satgas Anti Mafia Tanah, diantaranya persoalan tata ruang, pertanahan, hingga pidana pertanahan.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Gusmin Tuarita mengatakan, dengan dibentuknya Satgas Anti Mafia Tanah, sebagai bentuk pencegahan adanya sengketa tanah.

“Langkah ini untuk mencegah aparat desa hingga tingkat provinsi kena saber pungli,” kata Gusmin.

Gusmin mengungkapkan, ada sekitar 625 ribu bidang tanah di Jawa Timur yang belum bersertifikat. Diharapkan dengan adanya MoU dengan Polda Jatim, dapat mensukseskan program pemerintah pusat tentang sertifikasi tanah. (Anggun)

Check Also

PENYELENGARAAN EXPO DIHARAP PERKENALKAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Dalam kegiatan Opening Ceremony 6th

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *