PEMERINTAH PANTAS MEMBERIKAN PERHATIAN PADA PERAJIN

Related Articles

AKAN MENDARAT PESAWAT LION AIR MALAH BALIK BANDARA KEBERANGKATAN INI SEBABNYA

Selasa, 7 April 2026, 20:37

PENGURUS PERADRI KONGRES LUB SEGERA DILAKSANAKAN

Rabu, 30 Juli 2025, 9:55

KONDISI PERADRI SETELAH DITINGGAL KETUM NYA

Selasa, 22 Juli 2025, 9:08

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pemerintah Jawa Timur pantas memberikan dukungan dan perhatian kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti perajin batik, bordir, handycraft dan kerajinan lain. Sebab UMKM telah terbukti merupakan salah satu penggerak perekonomian di Jawa Timur. Itu sebabnya, keberadaan para perajin harus mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ini dikemukakan Ketua Umum Deskranasda Provinsi Jawa Timur Dra. Hj. Nina Soekarwo saat meninjau stand pameran kerajinan daerah di Jatim Fair 2017 Grand City, Sabtu (14/10/2017) sore ini.

Deskranasda Prov Jatim, kata Bude Karwo, sapaan akrab istri Gubernur Jatim itu, terus memfasilitasi perajin dalam meningkatkan kualitas produknya.

Karena itu itu pada Jatim Fair 2017 ini, Deskranasda memfasilitasi 115 perajin memasarkan produk unggulannya. “Beberapa perajin furniture, Allhamdulillah sudah mampu mengekspor produk unggulannya. Ini merupakan kebanggan tersendiri bagi Deskranasda Jatim,” tandasnya.

Ia menilai produk – produk kerajinan batik tulis, tenun, kerajinan tangan, hingga furniture, kualitasnya terus meningkat. Meski begitu kerajinan yang terbuat dari kulit dan handmade masih perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama pada kreativitas model dan design.

Bude Karwo juga meminta kepada UMKM khususnya perajin untuk mendaftarkan usahanya ke Badan Standarisasi Nasional (BSN). Tujuannya agar memperoleh Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) sebagai produknya yang memiliki kualitas dan mutu serta daya saing.

Tak hanya itu, pelaku UMKM, juga diimbau mendaftarkan produk – produknya ke Hak Kekayaan Intelektual (Haki) melalui Disperindag, setelah itu diurus ke Kemenkumham.

Ini semua bertujuan agar produk yang ada dipasaran tidak diambil atau diakui oleh perajin daerah lain. (Endri Soedarto/Halu)