Jumat, 21 September 2018, 13:07
Home / NEWS / PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMPROV JATIM LAKUKAN FOKUS PADA KLUSTER BANTUAN SOSIAL

PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMPROV JATIM LAKUKAN FOKUS PADA KLUSTER BANTUAN SOSIAL

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pada pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2018 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Rabu (15/08/2018), Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo membacakan summary jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi – fraksi.

Selain menyampaikan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sebesar 30,40 persen yang dilakukan pemprov Jatim, Pakde Karwo panggilan akrabnya juga menyampaikan keterkaitan penanggulangan kemiskinan.

Orang nomor satu di jatim ini mengungkapkan bahwa srategi pembangunan Jatim berbasis pada Pro Poor, Pro Job, Pro Growth dan Pro Environment. Dimana prioritas program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018 ini berfokus pada kluster untuk bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi, serta kluster murah pro rakyat melalui pertumbuhan ekonomi inklusif.

Menurutnya, pada bulan Maret 2018 ini, tingkat kemiskinan Jatim tercatat sebesar 10,98 persen, turun 0,22 persen dari bulan September 2017 yang sebesar 11,20 persen.

“Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti pengurangan pengangguran dan kemiskinan,” kata Pakde Karwo.

Beberapa program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan tahun 2018 ini meliputi, pertama, kluster bantuan sosial yang diantaranya terdiri dari Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN), dan Bantuan Beras Bersubsidi (TUAN RASIDI).

Kedua, kluster pemberdayaan masyarakat meliputi program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalinmatra) Penanggulangan feminisasi kemiskinan dan jalinmatra bantuan rumah tangga sangat miskin. Ketiga, kluster pemberdayaan ekonomi meliputi koperasi pondok pesantren dan koperasi wanita. Serta keempat, kluster murah pro rakyat meliputi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rusunawa.

Pada tahun ini, lanjut Pakde Karwo, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov Jatim diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan akses cakupan terhadap layanan air minum dan sanitasi serta ketersediaan perumahan, dan peningkatan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). (Red)

Check Also

PEMKAB TRENGGALEK GELAR KONSULTASI PUBLIK

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Mendapatkan beberbagai penghargaan terkait tata kelola pemerintahan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *