Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Kepemimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) mendapat sorotan dari kalangan akademisi di Surabaya, Jawa Timur (Jatim). Mereka menilai OSO ilegal memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sebab tidak konstitusional.
Para aktivis itu kemudian menandatangani sebuah spanduk berwarnah putih sebagai bentuk komitmen penolakkan terhadap kepemimpinan OSO di DPD RI.
‘’Ini dilakukan karena proses naiknya OSO tidak konstitusional,‘’ ujar Dr. Siti Marwiyah, SH; MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (24/05/2017).
Dia menambahkan, proses pengambilalihan kepemimpinan DPD RI oleh OSO yang kemudian dilantik oleh Wakil Ketua MA, merupakan gambaran betapa kisruh dan carut – marutnya penegakkan hukum di tanah air.
Kata Marwiyah, ada keanehan dalam hukum, sebuah lembaga yang pernah mengeluarkan fatwah bahwa masa jabatan pimpinan DPD RI berlaku lima tahun, namun tiba – tiba kemudian wakil ketua MA menganulir dengan melantik OSO sebagai Ketua DPD dengan masa jabatan 2,5 tahun.
Padahal, jelas – jelas dalam UU Pimpinan DPD itu, hanya bisa dilantik oleh Ketua MA. ‘’Ini benar – benar membingungkan masyarakat. Kami sebagai akademisi yang mendalami dan mengajarkan ilmu hukum, perlu melakukan kajian lebih mendalam dan mengawal untuk mengembalikan marwah DPD dan MA,‘’ tandas perempuan berjilbab itu, usai tampil sebagai pembicara pada acara seminar nasional yang bertajuk ‘’Kembalikan Marwah MA, Kembalikan Marwah DPD, Rabu (24/05) bertempat di Ruang Soemantri Gedung A Lt 3, Universitas Dr Soetomo, Surabaya.
Pembicara lain pada seminar itu adalah Fitradjaja Purnama (aktivis 98) yang juga Ketua Sekber Konsolidasi Demokrasi dan Umar Sholahudin (Parliament Wacth Fisip Unair) serta Donny Maulana, mantan Ketua KPID Jatim, sebagai moderator.
Fitradjaja Purnama mengatakan, spanduk yang ditanda tangani para mahasiswa dan dosen Unitomo serta sejumlah LSM dan para jurnalis itu, akan disampaikan kepada Pimpinan DPD RI yang legal. (Haludin Ma’waledha)
