Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pengadaan mobil dinas untuk anggota dan pimpinan DPRD Surabaya dikhawatirkan bisa memengaruhi indepensi dewan itu sendiri.
Karena itu sebaiknya anggota dan pimpinan dewan, tidak bersedia memerima mobil tersebut.
Itu dikemukakan Purwadi, Ketua LSM Masyarakat Pemantau Program Pelaksanaan Kebijakam Pemerintah (MP3KP) kepada wagataberita.com Rabu (14/06/2017) sore.
Dia menambahkan, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Surabaya disebutkan, pemerintah daerah tidak perlu lagi meminjamkan mobil dinas yang selama ini dipakai anggota DPRD Surabaya.
“Seandainya kalau saya jadi anggota DPRD dan jika disuruh memilih, saya lebih setuju tunjangan transportasi dari pada dapat mobil dinas,” katannya saat diwawamcarai di salah satu cafe dibilangan Jalan Kombes Duriat, Surabaya.
Padahal kata dia, Pemkot tidak perlu lagi meminjamkan mobil dinas yang selama ini dipakai anggota DPRD. Sebab pada Pasal 17 PP 18/2017, dijelaskan besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa setempat. Begitu juga dengan biaya perawatan dan operasional tidak dibebankan ke pemerintah daerah karena anggota DPRD harus membiayai sendiri bahan bakar dan perbaikan mobil yang disewa.
Ini mestinya anggota dan.pimpinan dewan, lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dari pada mobil pinjam – pakai. Jadi tidak perlu meminjam dari Pemkot Surabaya.
Purwadi juga khawatirkan jangan sampai terjadi seperti penarikan mobil dinas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. “Nanti pas kejadian seperti di PN Surabaya, ketika berbeda pandangan dengan Pemkot mobil dinasnya ditarik. Itu mestinya harus dihindari anggota DPRD Surabaya.
Bahkan masyarakat akan khawatir makin banyak fasilitas yang diberikan oleh Pemkot kepada Dewan, akan mempengaruhi independensi mereka dalam mengawasi kinerja Pemkot Surabaya.
“Semakin banyak fasilitas yang diberikan Pemkot, dikhawatirkan kontrol Dewan sebagai fungsi pengawasan bisa berkurang atau menurun,” tandasnya. (Endri Soedarto/Halu)
