HIPMAWARA BUTUR MINTA KADES SUMAMPENO DICOPOT

WAGATABERITA.COM – SULTRA. Himpunan Mahasiswa Wakorumba Utara (HIPMAWARA) meminta agar Kepala Desa Sumampeno dicopot dari jabatannya karena diduga menyalagunakan kewenangan yang menyebabkan pengelolaan Dana Anggaran Desa (ADD) tidak prosedural.

Atas dugaan itu, kurang lebih 30 orang dari Himpunan Mahasiswa Wakorumba Utara (Hipmawara),  Kamis, (27/07/2017), sekira pukul 09 : 00 WITA, melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Desa Sumampeno, Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) Kabupaten Buton Utara (Butur), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ramlin, tampil sebagai Korlap. Dia juga Ketua Hipmawara Butur dan Rian Munawar sebagai Jenderal lapangan. Dalam aksi, mereka mempertanyakan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD)  yang tidak prosedural dan tanpa berdasarkan undang – undang.

Selain mempertanyakan pengelolaan ADD di Desa Sumampeno, Hipmawara, juga menuntut pihak desa untuk memperjelas struktur pemerintahan desa, terjadinya pungli dan pergantian aparat desa tanpa prosedur dan mekanisme yang benar.

Usai menyampaikan beberapa tuntutan mereka di Kantor Desa Sumampeno yang di saksikan oleh elemen masyarakat desa itu, mereka menuju Kantor Kecamatan Wakorumba Utara (Wakorut) untuk menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Kecamatan, atas pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan ADD di Desa Sumampeno yang mereka nilai banyak melanggar prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang – undang.

Dalam aksi itu, Hipmawara di kantor Kecamatan Wakorut, diterima oleh Sekcam Drs. Andi Safruddin. Hipmawara meminta kepada Camat agar Kades Sumampeno diberhentikan dari jabatanya karena di duga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengelolaan pemerintahan Desa dan pengelolaan keuangan desa dalam hal ini ADD. Hipmawara, juga meminta kepada Camat agar membuat surat tembusan kepada Bupati Buton Utara untuk memberhentikan Kades Sumampeno dari jabatannya.

“Jika pemerintah Kecamatan Wakorut tidak menanggapinya atau tidak merespon tuntutan dan permintaan kami ini, maka Hipmawara akan melanjutkan aksi yang lebih besar lagi ke Kantor BPMD dan kami memganggap bahwa Pemerintah Kecamatan tidak benar dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah setempat,” ucap Ramlin dengan tegas dalam tuntutannya itu.

Menanggapi persoalan itu, Camat Wakrut melalui Sekretarisnya Drs Andi Safruddin mengatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dulu tuntutan para pengunjuk rasa itu.

“Kami akan pelajari dulu tuntutan pendemo. Kemudian atas laporan mereka terkait pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa dalam hal ini ADD, kami juga akan mencari data yang real dan kami akan memanggil Kades Sumampeno.

Usai bertemu pemerintah setempat sekira pukul 12 : 30 WITA para pengunjuk rasa membubarkan diri. Aksi unjuk rasa yang dilakukan Hipmawara Butur itu berjalan aman. (Zainal Arifin Suyoto/Halu)