Sabtu, 13 April 2024, 14:22
Home / NEWS / LBH SURABAYA KECAM PENGEPUNGAN YLBHI JAKARTA
Wakil Direktur Bidang Riset dan Pengembangan LBH Surabaya Abdul Fatah (Pojok Kiri) Saat Memberikan Keterangan Pers Di Kantor LBH Surabaya, Senin (18/09/2017). Sumber Foto : Endri Soedarto

LBH SURABAYA KECAM PENGEPUNGAN YLBHI JAKARTA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. LBH Surabaya dan 50 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Demokrasi Jawa Timur (SOLID JATIM) mengecam keras tindakan represif pengepungan YLBHI/LBH Jakarta oleh sekelompok massa dan aparat.

Itu sampaikan sejumlah aktifis di Kantor LBH Surabaya Jl. Kidal Surabaya, Senin (18/09).

LBH Jakarta/YLBHI Jakarta, kata mereka pada 16 September 2017, mengalami tindakan represif dari aparat kepolisian secara sepihak membatalkan seminar Pengungkapan Sejarah 65/66. Tak hanya itu , Minggu, 17 September 2017, mendapatkan kepungan oleh sekelompok massa.

“YLBHI – LBH telah berulang kali menjelaskan bahwa tidak ada acara terkait PKI,” kata Wakil Direktur Bidang Riset dan Pengembangan LBH Surabaya, Abdul Fatah di Kantor LBH Surabaya Jl.Kidal No.6 Surabaya, Senin (18/09/2017).

Dia menambahkan, masalah tersebut amat memprihatinkan.

Kata Abdul Fatah, pada Minggu, 17 September 2017, malam, mulai sekitar pukul 21 : 00 hingga Senin 18 September dini hari ratusan massa mendatangi mengepung gedung YLBHI-LBH, meneriakkan ancaman.

“Mereka melakukan stigma dan tuduhan – tuduhan tidak berdasar, serta mencoba masuk, melempari dengan batu dan melakukan provokasi-provokasi, serta mencoba membuat kerusuhan,” ungkapnya.

Menurut dia, itu menjadi preseden buruk terhadap ikhtiar dalam menjaga demokrasi selama ini. Oleh karena itu, SOLID JATIM menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Meminta Presiden Joko Widodo turun tangan untuk memastikan hak atas rasa aman,  berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat (kebebasan berekspresi) dilindungi dan dipenuhi

2. Meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan evaluasi terhadap jajaran di bawahnya dalam menjalankan  kewajiban konstitusi guna melindungi dan memenuhi hak atas rasa aman, berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat (kebebasan berekspresi)

3. Meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu atau kabar bohong yang dapat memecah belah bangsa. (Endri Soedarto/Halu)

Check Also

PSI MENANG BPJS GRATIS MULAI DIGAUNGKAN DI SURABAYA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Tak main – main janji program yang akan dilakukan Partai Solidaritas Indonesia …