Selasa, 23 Oktober 2018, 20:45
Home / EKONOMI / INSPIRASI / TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAKDE KARWO MINTA PEMERINTAH PUSAT AGAR PPH BADAN MASUK DAERAH

TINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PAKDE KARWO MINTA PEMERINTAH PUSAT AGAR PPH BADAN MASUK DAERAH

WAGATABERITA.COM РJAKARTA. Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo menghadiri sidang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) bersama Wakil Presiden Drs. HM. Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Kamis (02/08/2018).

menjawab pertanyaan Wartawan seusai menghadiri sidang Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan kepada pemerintah daerah dana hasil pajak yang dihimpun dari Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha. Ini dimaksudkan untuk menjaga ekonomi di daerah, khususnya Jatim, tetap tumbuh.

Dikatakan, selama ini pajak badan yang dibebankan membuat daerah tidak bisa optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebab, banyak produk – produk usaha di daerah, pembayaran pajaknya dikantor pusatnya, yang berada di Jakarta.

“Ini kan tidak adil. Daerah kami yang terlibat dalam proses usaha harus terdampak pada lingkungan dan arus ekonomi. Sementara, pajak di kirim ke kantor pusat yang ada di Jakarta,” ujarnya.

Terkait Dana Alokasi Umum (DAU) Pakde Karwo yang juga selaku Ketua APPSI berharap agar terdapat kesamaan dalam pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada daerah. Meskipun, terdapat beberapa daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia tidak memberikan pendapatan atau hasil bagi negara.

Tak hanya itu, DAU dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang memiliki kekhususan seperti luas wilayah cukup besar, jumlah penduduk, daerah kepulauan dan kelautan bisa menjadi variable utama dalam memberikan tambahan dana yang berbeda.

Oleh karena itu, lanjut Pakde Karwo, Wapres yang juga sebagai Dewan Pertimbangan Daerah memerintahkan kepada daerah agar segera menyusun anggaran terencana sehingga bisa diterima oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, pada pertemuan yang dipimpin oleh Wapres dan berlangsung terbatas itu, batas minimum segera ditentukan.

“Jadi, anggaran yang diberikan kepada daerah harus terdapat batas minimum anggarannya hingga berapa. Jangan sampai ditengah jalan terdapat anggaran yang lebih kemudian ditambah, tapi yang kurang dikurangi akibat pendapatan negara yang tidak memenuhi,” ungkapnya. (Red)

Check Also

BEBASKAN KEJAGUNG RI DARI KORUPSI UNTUNG AJAK JAJARANNYA TEKEN PAKTA INTEGRITAS

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Setiap Instansi Kepemerintahan di Republik Indonesia ini terus menggaungkan anti korupsi tak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *