Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – MALANG. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak membuka acara Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam rangka Gerakan Anti Korupsi di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya Malang, Kamis (05/09/2019).
Untuk memberantas pungutan liar (pungli) yang masih marak terjadi di wilayah Jatim Emil sapaan lekatnya mengimbau, “Kami menghimbau kepada UPT – UPT yang di Jawa Timur untuk mendukung satgas ini, ya didukung sebaik – baiknya karena ini masalah martabat bangsa kita, tolong difasilitasi sebaik – baiknya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku,” ujarnya.
- ANAK DJARWO MENJADI SAKSI FAKTA KASUS PUNGLI PELINDO 3
- TIM SABER PUNGLI POLDA JATIM MENGAMANKAN UANG HASIL PUNGLI SEBESAR RP 2, 6 MILIAR LEBIH
- SIANG INI POLDA JATIM GELAR PRESS RELEASE HASIL OTT PUNGLI SEJATIM
- REKANNYA DITANGKAP TIM SABER PUNGLI, 25 KADES PROTES
- TIM SABER PUNGLI PASURUAN, TANGKAP OKNUM PERANGKAT DESA
Pemerintah Jawa Timur serius untuk mencegah dan mengatasi maraknya pungutan liar, “Maka, di perubahan anggaran 2019 Bu Gubernur telah menganggarkan posko UPP Satgas Saber Pungli seperti kata pak Irjen tadi di luar dari kantor polisi tapi di aset pemprov beserta sarpras pendukung,” kata Emil Dardak.
Emil menambahkan bahwa Inspektorat Jatim telah melakukan assesment terkait saber pungli terhadap sembilan OPD di Pemprov Jatim, “Jadi inspektorat sebagai lokus untuk saber pungli itu telah melakukan assesment di sembilan OPD sebagai langkah awal,” kata orang nomor dua di Jatim ini.
Dijelaskan Emil empat hal dilakukan sebagai upaya pembenahan, antara lain memperjelas dan memperinci SOP dan standard pelayanan, memperluas publikasi untuk semua kalangan masyarakat, memperjelas pemahaman tentang gratifikasi dan suap, dan membentuk posko UPP Satgas Saber Pungli di Jatim.
Lebih lanjut, Bupati Trenggalek periode 2016 – 2019 ini menjelaskan, “Tidak mungkin lah semua kegiatan dicover pemerintah, tetapi ada ruang untuk gotong royong misalnya kegiatan ekstrakurikuler lah, pramuka lah, kegiatan tujuh belasan itu kadang – kadang kalau kita musyawarah, kita rembukan kemudian dibikin rilis ini loh hasil sumbangan sukarela, lah yang tidak mau ikut bukan hanya nggak nyumbang malah ngelaporkan, malah minta di OTT, tadi kan Pak Sekjen Satgas sudah jelas mengatakan tidak ada yang seperti itu,” jelasnya. (Red)
