Selasa, 26 Mei 2020, 3:39
Home / NEWS / PEMPROV DAN DPRD JATIM SEPAKAT KUCURKAN 360 M ATASI WABAH CORONA DAN EKONOMI
Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah

PEMPROV DAN DPRD JATIM SEPAKAT KUCURKAN 360 M ATASI WABAH CORONA DAN EKONOMI

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Rapat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jatim bersama Gubernur Jatim dilakukan dalam rangka membahas realokasi APBD untuk menangani wabah covid – 19 secara bersama di Grahadi, disepakati sementara anggaran sebesar Rp 360 Miliar akan dikucurkan dalam waktu dekat ini.

Rencananya, anggaran yang disiapkan sebesar Rp 360 miliar yang rincian Rp 100 miliar dari alokasi dana tak terduga tahun 2020, Rp 100 Miliar dari pemangkasan dana kunjungan kerja DPRD Jatim dan Rp 160 Miliar dari pemangkasan anggaran di Eksekutif (Pemprov Jatim), “tapi itu masih sementara, per tadi malam yang akan segera diproses pengajuannya melalui mekanisme mendahului Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2020,” terang Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah Senin (30/03/2020).

Politisi asal fraksi PKB ini setuju penanganan Covid – 19 ini tidak hanya fokus penyelesaian kesehatan, tapi juga ekonomi. “karenanya saat rapat itu, Pemprov Jatim akan memberikan kompensasi kepada Industri Kecil Menengan (IKM) yang terdampak, pedagang keliling, warung – warung kopi serta warga terpencil di kepulauan,” jelasnya.

Sesuai dengan Inpres No 4/2020 dan maklumat Kapolri tentang adanya pembatasan kerumunan (sosial distancing n physical distanching), para pelaku Usaha Kecil ini menurun drastis pendapatannya, “maka untuk menangani hal diatas DPRD memangkas 100 M dari anggaran kunker, meeting dan sosialisasi yang mendatangkan banyak massa,” ujar Anik.

Sementara anggaran di pos eksekutif ada Rp 160 miliar pemangkasan total 260 M ini akan dilakukan perubahan mendahului PAK yang ditandatangani bersama Gubernur dengan pimpinan DPRD yang dibacakan di forum paripurna tanggal 7 April mendatang setelah reses DPRD Jatim selesai, “jadi tanpa melalui pembahasan yang lama karena tidak perlu keputusan DPRD,” sebut Anik.

Bila peraturan sudah ditandatangani bersama maka Rp 260 miliar tambahan itu akan dikelola oleh BPBD, “harapan besar kami agar BPBD mampu melakukan penggunaan dan manajemen yang baik dengan perencanaan yang komprehenship sehingga anggaran tersebut tepat sasaran,” pinta Anik.

Program ini juga segera direspon Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur. Agar ada dana sharing dengan begitu semakin banyak warga yang bisa tercover penanganan baik kesehatan maupun ekonomi, “misalnya di Sidoarjo,ada 1000 usaha kecil yang terdampak, maka penanganannya bisa 700 di cover oleh Pemprov lalu 300 – nya anggarannya dari Pemkab,” urai Anik.

Sejak wabah Pemprov sudah menggunakan dana tak terduga total anggaran Rp 100 miliar yang sudah terserap Rp 77 Miliar untuk prorgram kesehatan, seperti penyediaan Alat Pelindung Kesehatan, penyediaan kamar perawatan, “selain dari dana tak terduga, anggaran itu bisa saja bertambah, kami serahkan kepada Gubernur bersama tim anggaran eksekutif agar mengecek lagi anggaran – anggaran yang kurang urgent untuk dikepras lagi,” pungkas Anik.

Diketahui hadir dalam rapat seluruh unsur pimpinan DPRD Jatim seperti Ketua DPRD Kusnadi, Wakil Ketua Anik Maslachah, Sahat Simanjuntak, Ahmad Iskandar dan Anwar Sadad. Sedangkan dari pihak eksekutif tampak hadir Sekdaprov, Kepala Bappeda, BPKAD, Inspektorat dan Kabiro Hukum. (Red)

Check Also

LARANG TAKBIR KELILING KHOFIFAH LAKUKAN TAKBIR ONLINE BERSAMA HINGGA 5 BENUA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Penyebaran covid – 19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar membuat