Senin, 28 September 2020, 10:40
Home / NEWS / HUKUM / TAK ADA ATURAN KARYAWAN TAK BOLEH BERSAKSI HAKIM KEMBALI SEPAKAT USULAN PENGACARA BUDI SAID TOLAK SAKSI ANTAM
Hakim di persidangan PT Antam.

TAK ADA ATURAN KARYAWAN TAK BOLEH BERSAKSI HAKIM KEMBALI SEPAKAT USULAN PENGACARA BUDI SAID TOLAK SAKSI ANTAM

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Sidang lanjutan gugatan perdata 1,136 ton emas oleh pengusaha Surabaya, Budi Said kepada PT Antam Tbk kembali digelar hari ini, Selasa (15/09/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi fakta.

Pada sidang sebelumnya, Selasa (08/09) lalu Tim Kuasa Hukum PT Antam Tbk telah megajukan tiga orang saksi, namun ditolak oleh Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Budi Said. Tapi, setelah mendapatkan persetujuan dari Kuasa Hukum Budi Said, akhirnya satu orang saksi saja, Edy Prasaja (marketing), yang diperbolehkan memberikan keterangan.

Pada sidang hari ini, Tim Kuasa Hukum PT Antam Tbk kembali mengajukan dua orang saksi fakta dari pegawai PT Antam Tbk yang telah ditolak Kuasa Hukum Pengugat. Yaitu, Nurhasanah, staf bagian keuangan, dan M.Taufik selaku ICT.

Menjawab permintaan Majelis Hakim, agar Kuasa Hukum PT Antam Tbk menghadirkan saksi fakta selain karyawan PT Antam Tbk, pengacara PT Antam Tbk, Risa Sylvia Noerteta SH mengatakan, pihaknya merasa kesulitan menghadirkan saksi seperti yang diminta Majelis Hakim. Karena kondisi di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia yang saat ini semakin rawan Covid.

“Karena kesulitan memperoleh saksi di luar Antam, kami memohon Majelis Hakim untuk menerima kesaksian dua saksi yang kami ajukan minggu lalu untuk bersaksi,” ujar Risa Sylvia Noerteta SH kepada Majelis Hakim.

Mendengar permintaan itu, kembali Majelis Hakim berunding dan kembali meminta pendapat kuasa hukum pengugat, menerima atau menolak saksi yang diajukan PT Antam Tbk tersebut.

“Silakan, bagaimana pihak penggugat, karena ini sidang perdata bisa ditanggapi apakah bersedia menerima kesaksian saksi yang diajukan tergugat,” tanya Ketua Majelis Hakim, Martin Ginting.

Menjawab itu, Kuasa Hukum Budi Said menyampaikan sikap menolak. “Yang Mulia, untuk dua saksi yang kemarin telah kami tolak, tetap kami tolak. Kecuali ada saksi lainnya, masih dapat kami pertimbangkan untuk menerima kesaksian mereka,” ujarnya.

Usai mendengar sikap itu, Majelis Hakim pun memutuskan untuk menolak dua saksi tersebut. “Jadi, tentunya setelah kami bermusyawarah untuk netralisasi dan sebagainya, kami sepakat dengan penggugat bahwa orang yang terkait dengan PT ia adalah jelmaan dari tergugat,” ungkap Hakim ketua, Martin Ginting.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Antam Tbk, Moh Mukhlas SH menyampaikan keberatan. Karena ada saksi dari pihak pengugat Budi Said yang satu perusahaan yang diberikan kesempatan bersaksi di PN Surabaya.

“Iya, tapi di sana beda kwalitasnya, dia bukan dari badan hukum dia perorangan, makanya saya bilang perdata ini ketat formalitas dengan rambu – rambunya,” tutup Hakim ketua, Martin Ginting.

Usai mendengar sikap Majelis Hakim tersebut, Kuasa Hukum PT Antam Tbk meminta agar pihak pengadilan mencatat saksi yang ditolak, termasuk mencatat alasan penolakan. Juga, meminta agar saksi yang ditolak tersebut diberikan melakukan kesaksiannya secara tertulis dan disampaikan kedalam persidangan.

Usai sidang, Moh Mukhlas SH menjelaskan, pihaknya telah mencoba memohon kepada Majelis Hakim agar saksi yang pada sidang sebelumnya ditolak supaya diperbolehkan untuk diperiksa. Karena tidak ada satu pun diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia yang melarang Karyawan perusahaan menjadi saksi jika perusahaan menjadi pihak dalam perkara gugatan perdata.

“Di Pasal 145 H.I.R. yang tidak dapat menjadi saksi itu keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian. Jadi tidak ada larangan Karyawan jadi saksi dipersidangan,” papar Moh Mukhlas SH.

Pasal 146 H.I.R, lanjut Moh Mukhlas SH, mengatur pekerja boleh mengundurkan diri sebagai saksi, jika pekerja atau karyawan itu diharuskan menyimpan rahasia karena jabatannya.

Artinya, itu hak bagi karyawan untuk tidak memberikan keterangan karena ada kewajiban menjaga rahasia. Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak ada larangan bagi karyawan untuk menjadi saksi.

“Itu hukum acara perdata yang mengatur, negara kita negara hukum maka semua harus tunduk terhadap hukum yang berlaku termasuk juga Hakim semestinya melaksanakan aturan hukum acara perdata,” tegas Moh Mukhlash SH.

Sementara itu, Frids Meson Sirait SH, Kuasa Hukum PT Antam Tbk lainnya menambahkan, karyawan PT Antam Tbk yang kemarin ditolak itu kan dari Jakarta semua, dan untuk sampai ke Surabaya mereka semua melalui proses yang panjang, dari mulai harus Rapid Test Covid – 19, sampai harus buat izin – izin dan meninggalkan waktu kerjanya agar dapat melakukan perjalanan ke Surabaya.

“Jadi semua itu butuh perjuangan dan prosedur yang panjang. Itu alasan kenapa kami hari ini tidak langsung bawa saksi – saksi ke Pengadilan, tapi terlebih dahulu menyampaikan ke Majelis, supaya tidak sia – sia proses perjalanan panjang Saksi ke PN Surabaya,” ujar Frids Meson Sirait SH.

Kemudian, Kuasa Hukum PT Antam Tbk lainnya, Risa Sylvia Noerteta SH menambahkan, saksi yang ditolak itu antara lain Nurhasanah yang merupakan bagian keuangan Antam, guna menjelaskan selisih perbedaan uang antara yang ditransfer oleh Budi Said dengan yang diterima oleh Antam.

Kondisi persidangan PT Antam

“Sedangkan M Taufik, guna menerangkan mutasi out dalam administrasi jual beli emas atas pembelian Budi Said dengan data – data nomor faktur, tanggal pebelian, jumlah uang ditransfer, jumlah uang yang diterima ANTAM, jumlah emas yang dikeluarkan hingga tanggal dilakukan mutasi out,” ungkap Risa Sylvia Noerteta SH.

Gugatan ini, berawal dari Budi Said yang membeli emas Antam pada tahun 2018 melalui seseorang yang bernama Eksi Anggraeni yang mengaku – ngaku sebagai marketing dengan menawarkan emas dengan harga diskon, setelah membayar uang sejumlah kurang lebih Rp 3,5 triliun, Budi Said mengaku hanya menerima 5,935 ton, sedangkan yang dijanjikan Eksi Anggraeni adalah 7 Ton.

Ternyata yang 5,935 ton emas tersebut adalah sesuai dengan harga resmi yang belaku di Antam, dan tidak ada program diskon harga emas seperti yang ditawarkan Eksi Anggraeni kepada Budi Said.

Dalam website SIPP Pengadilan Negeri Surabaya tercatat gugatan yang terdaftar dengan nomor register 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Budi Said selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT. Antam Sebagai Tergugat I, Endang Kumoro Tergugat II, Misdianto Tergugat III, Ahmad Purwanto Tergugat IV, dan Eksi Anggraeni Tergugat V, serta Para Turut Tergugat yang merupakan Butik Emas Logam Mulia Surabaya I, 5 orang karyawan Antam dan PT Inconis Nusa Jaya. disebutkan dalam tuntutannya Budi Said menggugat PT ANTAM untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 817.465.600.000,- dan immateriil sebesar Rp 500.000.000.000.

Sebelumnya, Budi Said telah melaporkan Eksi Anggraeni dan 3 orang oknum karyawan Antam atas tindak pidana penipuan, dan keempatnya telah divonis oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2019 sebagaimana putusan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN.Sby dan Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby.

Pada persidangan pidana terungkap bahwa Budi Said memberikan surat kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk mengurus pembelian emas tersebut, dan setiap pembelian emas tersebut Budi Said memberikan fee dan komisi kepada Eksi Anggraeni total sebesar Rp.92.000.000.000,00. Terungkap juga 3 orang oknum karyawan Antam menerima hadiah uang, mobil dan umroh dari Eksi Anggraeni.

Pada putusan pidana, diakui juga oleh Budi Said saat memberikan keterangan sebagai saksi bahwa ia terima emas lebih dari yang ia bayar, dimana ia terima emas 20 kg padahal tanggal 20 Maret 2018 di faktur pembelian total 17,6 kg.

Pada bulan Desember 2018 dilakukan audit stock opname di Butik Surabaya I, dan dari Audit tersebut ditemukan adanya selisih kerugian atas kehilangan emas di Butik Surabaya I sebanyak 152,8 kg, dari kerugian itu PT Antam Tbk sudah membuat Laporan Polisi Mabes Polri.

Setelah PT Antam Tbk membuat Laporan Polisi (LP) di Mabes Polri, kemudian Budi Said juga membuat Laporan Polisi di Polda Jawa Timur. Lalu, LP Budi Said tersebut telah selesai sampai dengan putusan. Sedangkan Laporan Polisi yang lebih dulu dibuat oleh PT Antam Tbk saat ini masih dalam proses di Bareskrim Polri.

Disinyalir yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan ini adalah Surat Keterangan dari Endang Kumoro terkait 1.136 kg emas, namun diduga surat keterangan tersebut isinya tidak benar, dan Endang Kumoro tidak berhak untuk menerbitkan surat tersebut. Dalam hal ini PT Antam Tbk telah membuat LP atas dugaan pembuatan surat palsu dan telah masuk pada tahap penyidikan di Bareskrim Polri.

Selain sebagai tergugat, PT Antam Tbk juga mengajukan rekovensi atau gugat balik terhadap Budi Said agar Budi Said meminta maaf kepada ANTAM melalui koran dan membayar kerugian immaterial Rp 300.000.000.000,- karena menurut PT Antam Tbk apa yang telah dilakukan oleh Budi Said tersebut telah mencemarkan nama baik dan reputasi ANTAM.

Sebab PT Antam Tbk telah menyelesaikan kewajibannya sebagai penjual untuk menyerahkan emas sesuai dengan harga yang dibeli berdasarkan harga resmi. (Red)

Check Also

POTENSI BENCANA TANAH GERAK BPBD JATIM BERSAMA PVMBG LAKUKAN PENELITIAN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Penyampaian potensi ancaman bencana