Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Urusan pembinaan Partai Politik (Parpol) tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada ketua – ketua partai politik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak boleh hanya tampil sebagai fasilitator saja, tapi harus ikut mengambil peran strategis dalam pembinaan partai politik.
Tidak melepas pembinaan partai politik ke ketua – ketua partai. Sebab ini suprastruktur. Bagaimana membuat misi pemerintahan berjalan dibidang politik, kalau kemudian dia duduk di samping. Harus melakukan diskusi sejak untuk memperkuat proses pendirian negara ini. ‘’Saya usul bahwa jangan sepenuhnya pembinaan politik diserahkan ke ketua – ketua partai.
Kalau mereka pikirannya lain – lain, akibatnya produknya lain – lain di lembaga DPR. Ini bukan justru presidensial, akan tetapi hapy endingnya kemudian di legislatif.
Semua keputusan presiden, termasuk hak prerogatif presiden bisa – bisa harus mendapat persetujuan DPR,‘’ tandas Soekarwo, menanggapi materi pemaparan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang disampaikan oleh Direktur Bina Ideologi Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ika Prabawa pada Dialog Budaya yang bertempat di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (22/03/2017).
Pendapat pribadi Soekarwo yang juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) dua periode itu dilontarkan setelah mendengar pemaparan Ika Prabawa, yang menyebutkan bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri mengalami dilematis dalam mengimplementasikan berbagai produk perundang – undangan yang terkait dengan partai politik.
Salah satunya, perubahan Undang – Undang tentang Pemilu saja, sampai saat ini, juga belum final masih tarik – menarik dengan DPR. Itu terkait dengan sistem pemilu proporsional terbuka atau terbuka terbatas. Itu masih terus dalam pembahasan. ‘’Sampai hari ini, belum juga diketok palunya,‘’ tandas Prabawa. Padahal kata dia, sebentar lagi pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan digelar.
Bahkan Prabawa sempat menyinggung bahwa pembinaan politik ke depan akan diserahkan kepada ketua – ketua partai. Kementerian Dalam Negeri (Kemndagri) hanya tampil sebagai fasilitator saja.
Rupanya, kerangka berpikir seperti itu, mendapat reaksi dari Soekarwo yang juga turut mengikuti dialog kebudayaan hingga sesi pertama selesai. Soekarwo, justru akan membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait masalah pembinaan politik agar tidak diserahkan sepenuhnya ke ketua – ketua partai.
Pada acara Dialog Kebudayaan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur (Jatim) itu, dijadwalkan akan menampilkan pemateri Kapolri Jenderal Tito Karvian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Panglima TNI itu, ternyata batal hadir. Ketiganya diwakilkan.
Panglima TNI diwakili Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Imade Sukada, Kapolri diwakili salah satu pejabat dari Mabes Polri berpangkat Brigjen Polisi dan Mendagri diwakili Direktur Bina Ideologi Kemendagri Ika Prabawa.
Sementara yang berkesempatan hadir langsung adalah Yudi Latif, Dosen Universitas Indonesia dan Haryono, Dosen Universitas Negeri Malang. (Haludin Ma’waledha/Dir)
