Jumat, 21 September 2018, 1:22
Home / HOTNEWS / HUKMIA AIRLANGGIWATI : PERJUANGAKAN KENAIKAN PANGKAT HINGGA MENETESKAN AIR MATA
Hukmia Airlanggiwati (Dua) Dari Kanan Saat Berdiskusi Dengan Pengurus Ikatan Wartawan Online (IWO) Jawa Timur Dan Praktisi Hukum Dari Perari Kamis (11/01/2018) Di Kantor Sekretariat IWO Jatim.

HUKMIA AIRLANGGIWATI : PERJUANGAKAN KENAIKAN PANGKAT HINGGA MENETESKAN AIR MATA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Piluh rasanya mendengar cerita perempuan yang tergolong teraniaya ini. Haknya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperoleh kenaikan pangkat tak kunjung diproses. Padahal persyaratannya sudah terpenuhi, bahkan poin angka kreditnya sudah melebihi.

Itulah yang dialami sang Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang bernama Hukmia Airlanggiwati, ASN yang sehari – hari berdinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, sebagai pejabat fungsional Ahli Madya.

Sang perempuan berjibab ini, rupanya kurang beruntung, tidak seperti ASN kebanyakan di Jawa Timur. Sebab kurang lebih dua tahun, kenaikan pangkatnya dari golongan IV B ke golongan IV C tidak diproses. Padahal angka kredit sebagai persyaratan kenaikan pangkat sudah terpenuhi, bahkan melebihi hingga 100 poin lebih. Tak jelas kenapa proses kenaikan pangkat “dihambat.”

Meski begitu ia bukanlah perempuan lemah. Tetap tegar menghadapi dan terus memperjuangkan haknya itu, terutama agar segera diproses kenaikan pangkatnya.

Berbagai cara sudah ia tempuh. Berusaha bertemu Gubernur Jatim H. Soekarwo, tapi belum diberi waktu, padahal sudah bersurat untuk meminta waktu bertemu.

Tak hanya itu, perempuan kelahiran Surabaya 1961 ini, juga mencoba mendatangi Dirjen Otoda, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) pusat, namun tak mendapatkan penjelasan yang pantas. “Saya terkadang meneteskan air mata, kenapa kenaikan pangkat saya tidak diproses,” tuturnya saat menghadiri diskusi hukum terbatas dengan sejumlah wartawan di Kantor Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Jawa Timur di Maspion Square, Kamis (11/10/2018).

Diskusi ini selain dihadiri pengurus IWO Jatim, juga para praktisi hukum. Diantaranya Ketua Umum Perhimpunan Pengacara Indonesia (Perari) Zuman Malaka, SH MH.

Sebelumnya, Hukmia Airlanggiwati telah menulis surat terbuka kepada Gubernur Jatim, dan tidak mendapat tanggapan yang ia harapkan Hukmia Airlanggiwati, akhirnya menggugat Gubernur Jatim ke PTUN. Gugatan dilayangkan pada 28 Desember 2017 lalu.

“Pemeriksaan pertama pada 9 Januari 2018, dan pada 16 Januari pemeriksaan kedua atau final pada persidangan,” demikian Wati saat bertemu dengan wartawan pengurus IWO Jatim.

Kali ini Wati hanya berdiskusi dengan wartawan dan advokat dari Malaka Law  Firm yakni Malaka SH dan Riyanto SH.

Hukmia Airlanggiwati (56) yang akrab dipanggil Wati, berjuang menegakkan keadilan adalah keharusan. Demikian juga saat apa yang menjadi haknya sebagai orang abdi negara tertindas oleh kesewenang – wenangan birokrasi, mati-matian Ia berjuang.

Sang pejabat fungsional dengan pangkat/golongan IV B, diduga menjadi korban dari ketidakadilan sistem birokrasi.

“Rasanya saya dihambat karena selama ini saya anti – KKN,” katanya saat membuat surat terbuka untuk Gubernur Jatim.

Kata dia, dirinya saat ini golongan IV B dan memenuhi syarat untuk naik ke golongan IV C, namun ia merasa dihambat kenaikan pangkatnya. “Saya sudah beberapa kali mengirim surat kepada Gubernur, namun sampai saat ini belum ada tanggapan,” ungkap Wati.

Wati menambahkan, dirinya juga sudah beberapa kali meminta audensi dengan Gubernur, namun sampai saat ini belum ada tanggapan pasti.

Kepala Biro Humas dan Protokol Benny Sampir Wanto saat di hubungi melalui WhatsApp – nya Jumat (12/01/2018) untuk meminta tanggapan terkait masalah tersebut, belum bisa memberikan penjelasan. “Sebentar saya koordinasikan dulu ya,” tulisnya melalui WhatsApp – nya. (Haludin Ma’waledha)

Check Also

PERINGATI HARHUBNAS, MENHUB KATAKAN KESELAMATAN HARGA MATI TAK BISA DITAWAR

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tingkat Provinsi Jawa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *