TAK NETRAL PILKADA, PNS PROBOLINGGO AKAN DISANKSI TEGAS

Related Articles

AKAN MENDARAT PESAWAT LION AIR MALAH BALIK BANDARA KEBERANGKATAN INI SEBABNYA

Selasa, 7 April 2026, 20:37

AJAK KOMPAK ORANG TUA SISWA PETRA 5 ADAKAN FUN RUN

Sabtu, 3 Mei 2025, 17:25

ADA YANG BEDA PADA KEGIATAN DPD PPNI SURABAYA

Senin, 14 April 2025, 13:44

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Pegawai Negeri Sipil atau ASN, yang berdinas di lingkungan Pemerintah kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dihimbau untuk netral dalam menghadapi Gelaran Pemilukada mendatang.

Hal itu seperti yang disampaikan, wakil ketua IV Korpri Provinsi Jawa Timur, yakni Bobby Sumiarsono, saat menghadiri acara pengukuhan pengurus Korpri kabupaten Probolinggo.

Dalam keterangannya dihadapan awak media, pihaknya akan memberikan sanksi tegas, terhadap PNS yang kedapat terlibat menjadi Tim pendukung salah satu pasangan calon, Pemilu Bupati Probolinggo 2018.

“Menghadapi Pilkada mendatang, saya harap PNS tetap netral dan tidak melanggar aturan. Seperti, Tidak Foto dengan calon, memberikan Like di akun sosmed calon, menghadiri deklarasi calon, ataupun ikut terlibat pemasangan spanduk promosi calon. jika melanggar, tentunya akan ditindak tegas,” jelas Bobby, Kamis (25/01/2018).

Seperti diketahui, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, yakni Puput Tantriana Sari, dan Timbul Prihanjoko, kembali mencalonkan diri sebagai Bapaslon Incumbent, di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo mendatang.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, kabupaten Probolinggo. Diketahui, jumlah PNS setempat ada sekitar sebanyak 8.338 orang. Dengan rincian, PNS struktural sebanyak 3.156 orang, dan PNS fungsional sebanyak 5.142 orang.

Selain PNS, himbauan untuk menjaga netralitas Pilkada, juga diberlakukan bagi para pegawai tidak tetap (PTT), atau berstatus honorer. Hal itu didasarkan, atas terbitnya SK PTT yang berasal dari kepala daerah.

Untuk jumlah PTT sendiri di kabupaten Probolinggo, ada sebanyak 6.001 orang. Dengan rincian PTT Struktural, sebanyak 1.223 orang, PTT Fungsional sebanyak 2.989 orang, ditambah tenaga kontrak sebanyak 1.789 orang.

Sementara itu, saat disinggung terkait siapa yang akan ditunjuk menjadi PLT, guna mengisi kekosongan jabatan Bupati di masa kampanye Pemilu nantinya, Bobby menyatakan, jika hal itu merupakan kewenangan Gubernur, selaku pimpinan tertinggi provinsi Jawa Timur.( Zulkiflie/Halu)