Sabtu, 22 September 2018, 6:24
Home / NEWS / 122 DESA DI TRENGGALEK DIKUKUHKAN MENJADI PAGUYUBAN LMDH
Bupati Trenggalek Kukuhkan Paguyuban LMDH

122 DESA DI TRENGGALEK DIKUKUHKAN MENJADI PAGUYUBAN LMDH

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak kukuhkan Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) periode 2017 – 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah terhadap keberadaan masyarakat desa hutan di kota Keripik Tempe.

Diketahui dari 152 desa dan 7 Kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek, sedikitnya ada 122 Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang sudah terwadahi dalam satu Paguyuban. Dari Paguyuban inilah, nantinya akan menjadi jembatan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa Hutan dalam mengambil kebijakan yang erat kaitannya dengan hutan.

“Ini merupakan langkah Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepedulian kepada LMDH yang mana mereka ini sangat erat kaitannya dengan kawasan hutan. Dengan begitu diharapkan masyarakat desa hutan tidak lagi menjadi masyarakat desa yang termarjinalkan,” terang Bupati Trenggalek, Minggu (18/02/2018).

Diakui Emil, bahwa masyarakat desa hutan saat ini sudah dilindungi oleh Peraturan tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM).

Adanya peraturan yang ada inilah, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk tidak memperhatikan keberadaannya. Terlebih di Kabupaten Trenggalek mayoritas wilayahnya adalah kawasan hutan.

“Seperti yang diketahui bahwa di Kabupaten Trenggalek sendiri sebagian besar wilayahnya adalah hutan, maka peran aktif masyarakat desa hutan dinilai sangat berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek kedepannya,” imbuhnya.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mengungkapkan bahwa LMDH dan Perhutani merupakan bagian yang tak terpisahkan.

“LMDH dan Perhutani sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, Perhutani juga akan menerapkan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat,” ucap Sangudi Muhammad.

Selain itu dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan, masyarakat bisa melakukan pengelolaan hutan dengan sistem bagi hasil dengan pihak Perhutani. Namun dalam pengelolaannya tetap mengacu pada prinsip – prinsip menjaga dan melestarikan hutan. (Ayu Mila Sari)

Check Also

PEMPROV JATIM SIAP ADAKAN TEST PENERIMAAN PNS 2018

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pembukaan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera dilaksanakan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *