Senin, 28 Mei 2018, 12:14
Home / NEWS / LALUI PERJUANGAN PANJANG AKHIR NYA GUGATAN ASN TERHADAP GUBERNUR JATIM DIKABULKAN PTUN

LALUI PERJUANGAN PANJANG AKHIR NYA GUGATAN ASN TERHADAP GUBERNUR JATIM DIKABULKAN PTUN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Dikisahkan kembali Kamis (03/05/2018) Hukmia Airlanggiwati (57) adalah ASN yang sehari – hari berdinas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, kenyataannya kurang lebih dua tahun sebagai pejabat fungsional Ahli Madya, kenaikan pangkatnya dari golongan IV B ke golongan IV C tidak diproses.

Padahal kenaikan pangkat dengan perhitungan angka kredit sebagai persyaratannya sudah terpenuhi, bahkan melebihi hingga 100 poin lebih.

Saat itu berbagai cara sudah ia lakukan. Berusaha bertemu Gubernur Jatim H. Soekarwo, tapi belum diberi waktu, padahal sudah bersurat untuk meminta waktu bertemu.

Tak hanya itu, perempuan kelahiran Surabaya 1961 ini, juga mencoba mendatangi Dirjen Otoda, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) pusat, namun tak mendapatkan penjelasan yang pantas.

Setelah melakukan berbagai cara yang belum mendapat titik terang akhirnya Wati panggilan akrab Hukmia Airlanggiwati menggugat Gubernur Jatim ke PTUN yang dilayangkan pada 28 Desember 2017 lalu.

Gugatan dengan objek gugatan SK Gubernur tertanggal 3 Oktober 2017 tentang mutasi dirinya dari Perencana Madya Bidang Ekonomi (Jabatan Fungsional Perencana) menjadi Kepala UPT Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jatim.

Melalui persidangan beberapa bulan lamanya akhirnya, Rabu (02/05/2018) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengabulkan gugatan Hukmia Airlanggiwati. Sebagaimana disampaikan Nenny Frantika SH Ketua Majelis Hakim pada sidang putusan yang di gelar.

Wanita berjilbab itu tak tahan menahan airmatanya saat mendengar putusan majelis hakim PTUN Surabaya sebanyak 100 halaman yang dibacakan Nenny Frantika diantaranya, “Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan tergugat dalam hal ini Gubernur Jawa Timur wajib untuk merehabilitasi kebutuhan hak – hak martabat sebagai pejabat fungsional perencana madya golongan IV B, serta biaya sebesar Rp. 255.000,- dibebankan pada tergugat.

Sesaat setelah persidangan Wati yang ditemui awak media mengatakan “Putusan Hakim adalah Putusan yang seadil – adil nya buat saya, sebetulnya Bapak Gubernur adalah seorang yang sangat arif dan bijaksana artinya mengenai hak kenaikan pangkat Pak Gubernur melakukannya harus sesuai aturan yang ada. Walau pun kewenangan Gubernur yang akan dipakai selama ini tetap harus sesuai peraturan yang ada seperti yang dibacakan Hakim tadi,” tutup nya. (Juliman)

Check Also

TAK SESUAI AGENDA, DPRD TRENGGALEK TUNDA RAPAT PARIPURNA

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Dinilai tidak sesuai agenda yang telah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *