Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – LAWORO. Puluhan tenaga honorer perawat Kabupaten Muna Barat yang mengatas namakan dirinya sebagai Gerakan Honorer Perawat Nasional Indonesia (GHPNI), pada Senin (11/12/2017) sekira pukul 12 : 30 WITA, bertandang ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat (Mubar), dalam rangka memperjuangkan upah kelayakan mereka yang selama ini terkesan tidak layak dan di beda – bedakan dengan tenaga Kebidanan, oleh pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muna Barat.
GHPNI bertandang ke DPRD Mubar, ingin bertemu Ketua DPRD, Munarti, S.Pd dan ingin menyampaikan aspirasi mereka. Kendati demikian, GHPNI sebelum bertemu Ketua DPRD Mubar, melalui salah seorang perwakilannya, Wa Ode Siti Zuliami, melakukan pengisian buku tamu. Dia (Siti Zuliami) pun sempat menjelaskan kedatangan mereka ke Dewan bahwa mereka ingin menyampaikan upah kelayakan mereka sebagai tenaga perawat. “Upah Kelayakan kami sebagai tenaga perawat itu, lebih tinggi upah kelayakan tenaga Cleaning Service. Sementara tugas kami lebih berat dari pada mereka,” tuturnya, usai mengisi buku tamu yang langsung bergabung dengan rekan – rekan GHPNI lainnya.
Usai mengisi buku tamu, para GHPNI itu melalui Sekretaris DPRD Mubar, Asbar Hainuddin, S. STP dan melakukan mediasi pertemuan, akhirnya Ketua DPRD menerima kedatangan GHPNI untuk menyampaikan Aspirasi mereka. Kedatangan mereka adalah dalam rangka berkonsultasi kepada Anggota DPRD Mubar, terkait upah layak mereka selama ini sebagai tenaga pengabdi di berbagai Puskesmas dan Rumah Sakit di Muna Barat, yang di beda – bedakan dengan tenaga pengabdi Bidan.
Tak sungkan – sungkan, Ketua DPRD Mubar yang didampingi Ketua Fraksi Golkar, Drs La Kudja pun langsung menerima kedatangan para GHPNI itu, dan dipersilahkan masuk keruang kerjanya. Para GHPNI pun, dengan melihat sikap kerendahan hati Ketua DPRD, dengan spontanitas mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD yang telah bertemu dan mau menerima kami dengan baik.
Faisal, salah satu perwakilan GHPNI dalam pertemuannya di ruang kerja Ketua DPRD Mubar, terkait aspirasi mereka menjelaskan jika selama ini mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga Perawat baik di Rumah Sakit Maupun di Puskesmas – puskesmas dalam menerima hak mereka di setiap bulannya, tidak seperti yang mereka bayangkan.
“Kedatangan kami ingin menyampaikan aspirasi kami sebagai perawat baik yang di puskesmas maupun yang di Rumah Sakit. Yang menjadi persoalan adalah kami selaku perawat yang telah menjalankan tugas kami dengan baik, kami mendapatkan upah kelayakan yang tidak semestinya. Kami pun di beda – bedakan, antara perawat dengan Bidan – bidan. Seharusnya kami memiliki hak kelayakan yang sama dan kadang kami menerima upah kelayakan kami itu tidak sesuai dan tidak teratur. Kadang telat waktunya kami menerima hak kami,” ungkapnya.
- ANTISIPASI RADIKALISME POLRES MUNA GELAR FGD, AJAK PARA TOKOH
- POLRES MUNA PATROLI NATAL DAN TAHUN BARU, TUNGGANGI KUDA BERKELILING KOTA RAHA
- BANGUN MUSEUM NARKOBA, CARA POLRES MUNA BERANTAS BARANG HARAM INI
- IDUL ADHA, POLRES MUNA TERJUNKAN 210 PERSONEL UNTUK PENGAMANAN
- PERINGATI HKGB, POLRES MUNA BERKUNJUNG KE PANTI
Ditambahkan Faisal, bahwa sangat rentan tugas mereka dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan yang dilaksanakan oleh Perawat sangat memiliki resiko yang lebih tinggi, di banding dengan instansi – instansi lainnya dalam melayani pasien.
“Kenapa hanya bidan yang digaji dengan upah yang layak. Tugas kita itukan sama – sama melayani masyarakat dalam kesehatan. Olehnya itu kami sangat berharap kepada Ibu Ketua Dewan, agar dapat membantu memperjuangkan hak kami agar bisa mendapatkan upah kelayakan dan kami bisa menerimanya di setiap bulannya,” Pintanya kepada DPRD Mubar.
Sementara Ketua DPRD Mubar yang di damping Ketua Fraksi Golkar, di hadapan para GHPNI itu, dirinya menyampaikan bahwa akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi GHPNI sebagai tenaga honorer Perawat di Mubar. “Yang di paksa masuk pagi hingga sore hari itu kan honorer. Dan dengan kejadian seperti ini, kondisi perawat sangat memprihatinkan. Walau APBD 2018 sudah di bahas, namun kami akan menanyakan kembali ke Dinkesnya, kenapa mereka di gaji seperti itu. Namun kami akan tetap memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi GHPNI,” ucapnya di hadapan GHPNI Mubar, di ruang kerjanya.
Usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD Mubar, Munarti, S.Pd, sebanyak 25 GHPNI Mubar yang merupakan tenaga Honorer di Dinkes Mubar itu, dengan tertib membubarkan diri dan kembali ketempat mereka masing – masing. (Zainal Arifin Suyoto/Halu)
