Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
Related Articles
WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Tujuh kepala daerah di Jawa Timur (Jatim) baru menerima DIPA 2018 pada Jumat (22/12/2017).
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 itu diserahkan oleh Gubernur Jatim H. Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Tujuh Bupati/Walikota baru menerima itu karena penyerahan DIPA tanggal 15 Desember lalu, mereka tidak hadir.
Ketujuh Bupati/Walikota tersebut adalah Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Walikota Probolinggo, Walikota Mojokerto, Plt. Walikota Batu, Wakil Bupati Pamekasan, dan Wakil Walikota Blitar.
“Undang – undang kita mengatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke Gubernur dan Gubernur ke Bupati/Walikota. Mereka lah otorisator keuangan,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim pada Penyerahan DIPA TA 2018 itu.
DIPA, kata Pakde Karwo, bukan hanya kertas, tetapi keuangan yang harus dipertanggungj awabkan dengan baik.
Karena itu, penerimaan DIPA tidak dapat diberikan kepada staf. Bisa diterimakan kepada wakil, jika ada keperluan mendesak,” tandasnya.
Bupati/Walikota sebagai otorisator keuangan selanjutnya segera mengumpulkan Sekda dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyerahkan anggaran mereka guna pemanfaatan anggaran serta menggandengkannya dengan anggaran APBD.
“Segera setelah diserahkan bisa disiapkan lelang walaupun pelaksanaan fisik dan kontraknya mulai 1 Januari 2018,” ujarnya.
Pakde Karwo juga mengingatkan kembali enam pesan Presiden saat penyerahan DIPA 2018 di Istana Bogor pada tanggal 6 Desember lalu.
Pesan Presiden itu pertama, menyederhanakan segala urusan pemerintah/birokrasi. Jatim secara sistem sudah bagus karena diatur lewat TI (Teknologi Informasi), hanya saja pungli dan pemerasan tidak diatur di IT jadi problemnya integritas saja.
Kedua soal sinkronisasi dan kerjasama. Kegiatan yang dibiayai dari APBD, APBN dan dana desa. Jatim sendiri sudah memberikan pelatihan dan diklat kepada 664 camat dan 7.722 sekretaris desa pada Tahun 2014 dan 2015 lalu. Selain itu, Pemprov Jatim lewat BPAKD memiliki klinik center pada sistem android yang bisa diakses setiap desa apabila mengalami kesulitan pembukuan.
Ketiga, melakukan perencanaan prioritas dan anggaran belanja yang fokus. Provinsi Jatim, fokus pada dua hal, yakni vokasional melalui dual track strategy dan pemberian nilai tambah di proses produksi pertanian. Karwo mencontohkan pemberian nilai tambah ini pada lahan seluas 2 hektar difokuskan pada saat panen dengan memberikan mesin dryer dan packaging pada petani, serta memberi pinjaman 9,6 milyar rupiah. Syaratnya, subsidi untuk pupuk dicabut. Langkah ini dilakukan karena ia merasa gelisah 2019 inflasi lebih tinggi di pedesaan karena sebagian besar petani menjual gabah kering panen dan kemudian mereka membeli beras di perkotaan. “Kalau langkah ini dilakukan, nilai tambahnya mencapai 52 persen, sedangkan kalau pakai subsidi pupuk hanya 13 persen.
Keempat, melakukan efisiensi belanja operasional, peningkatan kualitas APBN untuk pelayanan publik, dan fokus bekerja menghadapi Tahun 2018. (Haludin Ma’waledha)
