Sabtu, 17 November 2018, 17:51
Home / NEWS / CEGAH KERUGIAN NEGARA, KEJARI TRENGGALEK GELAR SOSIALISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kejari Trenggalek gelar sosialisasi peraturan pengadaan barang dan jasa di gedung Bhawarasa.

CEGAH KERUGIAN NEGARA, KEJARI TRENGGALEK GELAR SOSIALISASI PERATURAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Kejaksaan Negeri Trenggalek Sosialisasikan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Upaya Mencegah Kerugian Negara. Tujuan Kejari Trenggalek melakukan sosialisasi peraturan pemerintah ini merupakan upaya dalam rangka mencegah kerugian negara dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Bertempat di Gedung Bhawarasa Trenggalek, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Trenggalek, M. Taufik mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan rangkaian kegiatan anti korupsi yang bertujuan untuk menghindari kerugian negara atas kegiatan pengadaan barang dan jasa.

“Pihak Kejaksaan Negeri Trenggalek menganggap perlu melakukan sosialisasi semacam ini, sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ucap Taufik, Kamis (01/11/2018).

Selain itu, dengan sosialisasi ini diharapkan pelaku kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa paham dan mengerti perubahan apa yang mendasar dalam peraturan ini sehingga dapat terhindar dari kegiatan menyimpang yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Terpisah, Kajari Trenggalek, Lulus Mustofa, menambahkan jika pihaknya harus selalu memberikan informasi terkait aturan yang harus dijalankan.

“Kita harus saling memberikan informasi keterkaitan rel, aturan atau prosedur yang harus kita pahami dan jalankan. Dalam hal ini mengenai peraturan pemerintah mengenai pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Pihaknya juga menegaskan, bahwasanya yang mendasari diadakannya sosialisasi ini lebih dikarenakan terjadi perubahan hingga berkali-kali. Mulai Perpres 84 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sudah berganti 14 kali.

“Pergantian regulasi peraturan ini perlunya kita pahami dan laksanakan, karena bila tidak diindahkan dan dilaksanakan akan menjadi perbuatan yang melanggar hukum, terang Lulus kepada peserta sosialisasi,” imbuhnya.

Diingatkan olehnya jangan sampai dalam pelaksanaan barang khususnya kegiatan fisik, ada penyimpangan secara administrasi maupun fisik kegiatan karena tidak sesuai dengan rel, aturan maupun juklak/juknis kegiatan.

Sekali menyimpang, berarti ada tindakan melawan hukum. Kalau itu pelanggaran administrasi bisa dikoordinasikan dengan APIP, sedangkan untuk kegiatan yang menyebabkan kerugian negara tentunya bisa dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Harapan kami, jangan sampai kejadian di daerah lain karena tidak paham proses dan tidak paham aturan terjadi di Kabupaten Trenggalek baik pada instansi pemerintahan maupun instansi vertikal lainnya,” pungkas Lulus.

Pentingnya upaya pencegahan ini Bupati Trenggalek, Dr. Emil Elestianto Dardak, tampak hadir dalam kegiatan ini. Bahkan dirinya melibatkan beberapa pejabat senior maupun pejabat yang berkompeten untuk serius mengikuti sosialisasi ini.

Diharapkan Emil, dengan mengikuti sosialisasi ini, jajarannya kedepan dapat mengerti dan paham akan regulasi peraturan yang baru dan terhindar dari jeratan perkara hukum. (Mil)

Check Also

HADIRI SEMINAR KEJAKSAAN, PAKDE KARWO MINTA HUKUM HARUS MEMILIKI KEPASTIAN DAN KEADILAN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Pelaksanaan Seminar Nasional dengan tema “Otoritas Pusat di Kejaksaan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *