Sabtu, 11 Juli 2020, 12:20
Home / NEWS / CEGAH KORUPSI DANA BANSOS COVID INI YANG DILAKUKAN KPK
Ketua KPK Firli Bahuri.

CEGAH KORUPSI DANA BANSOS COVID INI YANG DILAKUKAN KPK

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol Firli Bahuri lakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi melalui video confrence bersama para Gubernur Rabu (24/06/2020).

Dikesempatan ini Firli meminta para Gubernur se – Indonesia agar menggunakan anggaran bencana secara bijak sebab yang paling banyak dikeluhkan kepala daerah terkait anggaran dan penyaluran bantuan sosial (bansos) tetapi Penyaluran bansos terkait pandemi Covid – 19 saat ini harus tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

“Target pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah terciptanya good Governance (Pemerintahan yang baik). Saya rasa semua juga memiliki upaya yang sama dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelas Firli.

Sebagai tindak lanjut atas pernyataan Presiden Joko Widodo yang mempersilakan aparat penegak hukum untuk menangkap pejabat maupun para pelaksana yang memiliki niat korupsi dalam penggunaan dana untuk penanganan Covid – 19, lembaga KPK bekerja keras untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain pencegahan, koordinasi, dan pemantauan, KPK melakukan pemberantasan korupsi dengan tiga pendekatan antara lain Pertama pendekatan edukasi melalui pendidikan formal dan informal. Kedua pendekatan pencegahan untuk menghilangkan kesempatan atau peluang korupsi dengan cara pembangunan atau perbaikan sistem.

Pendekatan penindakan dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif sehingga menimbulkan kesadaran untuk patuh kepada hukum bukan hanya sekadar membuat rasa takut akan sanksi yang berat adalah pendekatan ketiga.

Gubernur Jatim Rakor bersama Ketua KPK.

Dalam rakor melalui vicon tersebut turut hadir Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa didampingi Wagub Emil Elistianto Dardak dan Sekdaprov Heru Tjahjono. Khofifah bahkan menyampaikan dua informasi pada Ketua KPK.

Diantaranya Pertama, informasi terkait pemadanan data Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data Kominfo terkait tiga bantuan, yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, dan Jaring Pengaman Sosial Provinsi.

Secara umum terdapat perbedaan data total dengan NIK (nomor induk kependudukan) yang dipadankan, Kartu Keluarga (KK) yang terverifikasi, dan NIK dengan KK yang sama sehingga perbedaan data hasil pemadanan pada tiga jenis bantuan sosial yang digulirkan, yakni BPNT, Bansos Tunai dan Jaring Pengaman Sosial Provinsi terjadi.

Penjelasan kedua yakni terkait penyaluran bantuan sosial untuk warga Jawa Timur dijelaskan, “kami dalam penyaluran Bansos ini juga merujuk UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Ada dalam pasal 9 tentang Pendataan Fakir Miskin yang menjadi acuan kami dalam penyaluran Bansos selama pamdemi Covid-19,” tandas Khofifah. (Red)

Check Also

BERNIAT BANTU BNN PENGURUS PAMMI DITANTANG TES URIN OLEH KEPALA BNNP JATIM

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Penggunaan Narkotika saat ini telah menyasar