WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Rapat koordinasi (Rakor) secara virtual digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diikuti OPD Pemprov Jatim, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Organisasi Masyarakat, Organisasi Keagamaan, dan TNI – Polri terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) membahas pembentukan Posko Penanganan Covid – 19 di tingkat desa dan kelurahan.
PPKM Berbasis Mikro yang sama seperti PSBB berskala kecil di lingkup desa dan kelurahan dilakukan dengan harapan Jatim menjadi contoh pelaksanaan bagi daerah lain, “yang kita lakukan ini adalah penghijauan, yang merah jadi hijau, kuning jadi hijau, dan oranye pun jadi hijau,” jelas Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Satgas PPKM Berbasis Mikro Jatim, Sabtu (13/02/2021).
Tren kasus covid – 19 di Jawa Timur selama pelaksanaa PPKM dan PPKM Mikro menunjukkan kecenderungan menurun termasuk angka pasien sembuh terus naik, “mudah – mudahan dengan adanya PPKM Mikro dapat mengendalikan angka kasus covid – 19, khususnya angka kasus baru,” terang Koordinator Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid – 19 Jatim, dr Joni Wahyuhadi.
Guna mensukseskan pelaksanaan PPKM Mikro menurut Kepala Dinas Kesehatan Jatim dr Herlin Ferliana perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, “masyarakat harus tau yang harus dikerjakan, masyarakat harus mau, dan mengerjakan apa yang kita harapkan,” pintanya.
Diterbitnya Inmendagri RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease (covid – 19) yang berlaku tanggal 9 – 22 Februari 2021 ditindak lanjuti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan covid – 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran covid – 19 di Jatim.
Didasarkan kedinamisan sistem zonasi wilayah covid – 19 pelaksanaan serentak ini terus berubah setiap hari karena turut didukung ketetapan Inmendagri tersebut yang berbunyi setiap Kepala Daerah diperbolehkan menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai kondisi dan kriteria di masing – masing wilayah. (Red)
- PPKM MIKRO EFEKTIF KHOFIFAH PERPANJANG PENERAPANNYA DI JATIM
- TREN COVID MENURUN PEMERINTAH PERPANJANG PPKM MIKRO DUA MINGGU BEGINI PENERAPANNYA
- ANDA AKAN MELAKUKAN PERJALANAN DALAM NEGERI BERIKUT ATURAN YANG HARUS DIPATUHI
- ATURAN PPKM MIKRO YANG BERLAKU SESUAI INTRUKSI MENDAGRI
- TAK ADA UN DAN UJIAN KESETARAAN AJARAN 2021 BERIKUT SYARAT KELULUSAN SISWA
Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.