Jumat, 17 Agustus 2018, 23:51
Home / NEWS / HUKUM / 7 WARGA TIONGHOA, MINTA EKSEKUSI SK WALIKOTA KE PN PROBOLINGGO
Tim Kuasa Hukum Warga Tionghoa, Selasa (21/11/2017), Sumber Foto : Zulkiflie

7 WARGA TIONGHOA, MINTA EKSEKUSI SK WALIKOTA KE PN PROBOLINGGO

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Tim kuasa hukum tujuh warga tionghoa ajukan surat permohonan eksekusi terhadap surat keputusan (SK) walikota Probolinggo, Tentang Pemakaian atau Penghunian Terhadap Ruangan, atau Tempat Toko eks Pepelrada, ke pengadilan negeri kota Probolinggo, Jawa Timur.

Pengajuan surat permohonan eksekusi , menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Publik (KIP), dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, yang merekomendasikan agar walikota mencabut SK yang pernah terbit tersebut. Dalam isi rekomendasinya, pemegang SK walikota tidak berhak menempati tujuh lahan, dan rumah yang berdiri di lokasi berbeda di kota Probolinggo.

Menurut Tim kuasa hukum pemohon, Davy Hindranata bersama rekannya, Sari Ristyawati, dan Jalil Hakim. Sebelumnya, pihaknya telah mengupayakan damai atas permohonan eksekusi SK, namun berakhir dengan jalan buntu.

“Jadi langkah ini kami lakukan, lantaran tidak terjadi kesepakatan antara klien kami dengan pihak pemkot. Pemkot beralasan jika SK tersebut, telah hilang. oleh karenanya kita ajukan ke PN,” jelas Davy, Selasa (21/11/2017).

Lebih lanjut Davy mempertanyakan, kenapa Walikota saat itu bisa menerbitkan SK penempatan tujuh lahan. Padahal, ruangan atau toko yang dimaksud sudah ada pemiliknya dan bersertifikat.

Senada, Tim kuasa hukum pemohon lainnya, Jalil Hakim menjelaskan jika para kliennya merasa terusir dari tempat tinggalnya, lantaran di era Soeharto ada aturan yang tidak membolehkan warga Tionghoa untuk bersosial, berdagang dan memiliki tepat tinggal. Salah satunya, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1959.

“Kami tidak permasalahkan, dan boleh saja memakai aturan seperti itu. Tapi, kan ada aturan terbaru yang dikeluarkan presiden Abdurrahman Wachid.” terang Hakim.

Terpisah, Kabag Hukum Pemkot Probolinggo, Titik Widayati akan mengupayakan SK Walikota, yang diminta tujuh warga Tionghoa itu. Termasuk akan mencarinya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah setempat.

“Kami sudah melakukan pencarian ke tujuh SK Walikota tersebut. ketemu satu SK di tempat penyimpanan arsip milik Dinas Perpustakaan dan Arsip, atas nama Abdullah Buftani. SK nya tahun 2002. Ada juga satu SK atas nama Lukman, dan bertandatangan tahun 1997.

Namun, SK itu bukan aslinya, hanya berupa turunan fotokopian. Kedua SK yang di temukan tersebut semuanya dikeluarkan dan ditandatangani Wali Kota Banadi Eko, dan saat itu pemerintahan masih berstatus kotamadya, belum otonomi daerah,” jelas Titik. (Zulkiflie)

Check Also

CURI MURAI MEDAN, SEORANG BAPAK RUMAH TANGGA DITANGKAP POLISI

WAGATABERITA.COM – TRENGGALEK. Maksud hati ingin membayar biaya uang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *