WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Gubernur Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim dan Ketua DPRD Jatim kompak untuk mendukung proses Pilkada Tahun 2018 yang bebas dari politik uang dan politisasi SARA.
“Kami berempat disini kompak ingin merubah dari yang istilahnya ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’,” tegas Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim, bersama dengan Forkopimda Jatim saat menghadiri acara Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu Jatim yakni “Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 yang Berintegritas” di Hotel Majapahit, Jalan Tunjungan Surabaya, Rabu (14/02/2018).

Menurutnya, merubah sikap dari ‘antre uang’ menjadi ‘anti uang’ termasuk pekerjaan sulit selama masih ada proses bertemunya orang dan orang. Untuk itu, salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT.
“Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dan orang. Multiple choice ke depan harus ada,” kata orang nomor satu di Jatim ini. Selain itu, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek ini, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga berpesan kepada setiap Pasangan Calon/Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan kampanye memakai isu SARA. “Hasil penelitian mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat,” terangnya. (Red)
Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.