Selasa, 23 Oktober 2018, 7:52
Home / NEWS / WARGA TIDAK MAMPU JADI PRIORITAS PENERIMA “JARGAS”
Tahap pendataan penerima "Jargas"

WARGA TIDAK MAMPU JADI PRIORITAS PENERIMA “JARGAS”

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Proyek Kementrian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), jaringan gas atau “Jargas” telah memasuki tahap finaliasi dan singkronisasi, pendataan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, Kabupaten Probolinggo Muhammad Happy mengatakan, penerima manfaat proyek Jargas difokuskan terhadap warga tidak mampu.

Disebutkan Happy, warga tidak mampu penerima Jargas, adalah mereka yang tinggal di Kecamatan Tongas dan Kecamatan Sumberasih.

Happy menjelaskan, jika program jaringan gas tidak mengandung biaya apapun, nantinya setiap penerima akan mendapatkan sambungan pipa baru, hingga ke rumah masing-masing dimana dibiayai APBN.

“Karena tidak berbiaya, maka tanggung jawabnya adalah penerima program ini, harus dari kalangan tidak mampu,” terang Happy, Selasa (09/10/2018).

Lanjutnya, data penerima manfaat sendiri telah disiapkan pemerintah daerah, berdasarkan basis data di Kementerian Sosial RI. Data itu nantinya akan dilakukan survei, termasuk kesedian bagi calon penerima program dimaksud.

“Nanti akan didatangi satu persatu oleh rekanan yang sudah terpilih, guna melakukan pendataan oleh Kementerian ESDM,” tukasnya.

Happy menyampaikan, jika tugas pemerintah daerah saat ini, memastikan bahwa program tersebut terealiasi. Setelah proses pendataan selesai, maka pembangunan konstruksi akan dilakukan pada tahun 2019 nanti.

“Pendataan akan berlangsung sekira 4 bulan. Sehingga kebutuhan konstruksi pun, sudah bisa diketahui pada saat pembahasan R-APBN 2019,” urainya.

Happy menegaskan, meski basis data terpadu warga tidak mampu asal Kementerian Sosial yang akan digunakan sebagai dasar menentuan titik lokasi.

Tidak menutup kemungkinan data akan berubah, sesuai dengan survei lokasi. Sebab, pendataan juga memastikan bahwa penerima manfaat adalah mereka yang memang layak menerima bantuan.

“Jika tidak layak, maka akan dialihkan kepada warga terdekat yang lebih membutuhkan,” tuturnya.

Dengan cara tersebut, diharapkan tidak ada lagi anggapan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bahwa pembagian jaringan gas tidak tepat sasaran.

“Survei akan dilakukan by name dan by adress, sesuai dengan nama yang ada di data,” tandasnya. (Zulkiflie)

Check Also

KUNJUNGI LOMBOK PRESIDEN PANGKAS 17 PROSEDUR PENCAIRAN DANA BANTUAN JADI 1 PROSESUR

WAGATABERITA.COM – LOMBOK. Presiden Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Lombok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *