Minggu, 8 Desember 2019, 22:46
Home / KALIMANTAN TENGAH / JALANKAN AMANAT PERUNDANGAN KEJAKSAAN KAWAL PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU

JALANKAN AMANAT PERUNDANGAN KEJAKSAAN KAWAL PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU

WAGATABERITA.COM – BALIKPAPAN. Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Maringka menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Pembangunan Kawasan Indonesia Tengah bersama Kementerian PUPR di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (09/10/2019).

Dalam sambutannya Jan S Maringka membawakan sepenggal ‘pantun Bangun sinergi untuk negeri, matahari terbit dari timur, Satu hati berkontribusi, Wujudkan DKI Kalimantan Timur.’

Dikatakan penegakan hukum diKejaksaan tak lepas dari amanat Undang – Undang tentang Kejaksaan tahun 2004 yang tertulis Kejaksaan harus mampu terlibat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, “Ini cara pandang baru dalam penegakan hukum. Kejaksaan tak lagi sekadar menunggu tapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan. Kejaksaan menjadi rumah bersama dan nyaman untuk pembangunan,” tutur Jan Maringka.

Rapat Koordinasi ini bagian dari kerja sama Kejaksaan RI dengan Kementerian PUPR mengawal proses pembangunan ibu kota baru, tugas Kejaksaan membantu proses perencanaan dari aspek regulasi dan aturan juga saran hukum ketika Pemerintah menghadapi hambatan pembebasan lahan.

“Inilah kontribusi yang kita lakukan dan kadang – kadang lintas – kementerian ini memerlukan fasilitator yang dapat membuat percepatan pembangunan sehingga apa yang kita harapkan bisa terwujud sesuai perencanaan,” tambah Jan Maringka.

Kejaksaan dan Kementerian PUPR mendukung program Pemerintah terkait rencana pemindahan Ibukota yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, “Untuk itu diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan para pihak dalam bersama – sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan, sehingga pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” demikian ungkap Jan.

Rapat Koordinasi Pengawalan Pembangunan Kawasan Indonesia Tengah Kejaksaan bersama Kementerian PUPR di Balikpapan.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Ir, Widiarto, Sp.1 menambahkan kehadiran TP4 memberikan kepercayaan diri jajaran Kementerian PUPR dalam melaksakan pembangunan, “Lompatan percepatan itu dijamin lewat Kejaksaan RI dengan adanya TP4. Pak Jan Maringka berperan dalam hal ini. Semoga Satker dan balai bisa bekerja dengan nyaman. Semua dikomunikasikan dengan baik dan transparan,” ujarnya.

Apresiasi program Kejaksaan ini juga diberikan Gubernur Kaltim Isran Noor, “dari evaluasi saya dapat hasilnya luar biasa program Kejaksaan, sebagai contoh pengunaan dana desa dari 3800 kasus, sekarang di tahun 2019, tinggal 17 kasus. Inilah program unggualan yang sangat memilik moralitas tinggi dalam rangka pembangunan, mengawal dan mengawasi dalam pembangunan di daerah ini,” ungkapnya.

Dia pun memuji cara kerja Jamintel dan jajaran di Kejaksaan, “Program Jaksa di bawah Jamintel luar biasa. Membuat pejabat daerah tak lagi takut menjalankan program pembangunan,” tandas dia. (Red/*)

Check Also

PERINGATAN HDI KEMEN PPPA TEKANKAN ANAK DISABILITAS PUNYA HAK PERAWATAN DAN PENGASUHAN YANG BAIK

WAGATABERITA.COM – BANDUNG. Deputi Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan