Wagata Berita wagata berita adalah website yang berisikan berita-berita terkini.
WAGATABERITA.COM – JAKARTA. 184 satuan kerja (Satker) Kejaksaan di tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan esselon II didorong untuk menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN – RB) oleh Ketua tim pengarah Reformasi Birokrasi (RB) Kejaksaan RI DR Arminsyah
Wakil Jaksa Agung ini menekankan, “Tujuan kami mendorong 184 Satuan kerja di seluruh Kejaksaan Republik Indonesia agar instansi kejaksaan menjadi instansi yang benar – benar bebas dari korupsi dan membuat kinerja dalam penegakan hukum menjadi lebih baik.” ucapnya kepada wartawan disela evaluasi penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM di kawasan Kemang, Jakarta, Senin (02/09/2019).
Dijelaskan Kejaksaan berhasil menorehkan 13 satker yang telah memperoleh penghargaan zona integritas WBK dari Kemenpan RB yang diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 10 Desember 2018, “Saya berharap tahun ini seluruh satker juga bisa mewujudkan zona WBK dan WBBM. Akhir tahun ini akan diumumkan,” harapnya.
Mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus ini mengakui upaya mendorong 184 Satker menerapkan zona integritas WBK menuju WBBM bukanlah pekerjaan yang mudah, “Karena itu, kita harus meningkatkan semangat dan motivasi yang tinggi dari pimpinan satkernya dan juga membangun semangat staf – staf Satkernya sehingga bekerja dengan baik,” kata Arminsyah.
Program ini merupakan tugas kejaksaan yang sudah dilakukan sesuai SOP, baik di dalam penegakan hukum dan melayani masyarakat, “Jadi kalau satu unit kerja WBK dan WBBM, kita berharap unit kerja tersebut tidak ada lagi pungli – pungli, korupsi, baik mengenai uang anggaran maupun penanganan perkara,” ujar Arminsyah.
Terkait pidato Presiden Joko Widodo yang menekankan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Indonesia Maju, Arminsyah mengatakan korps Adhyaksa sangat mendukung visi tersebut.
Semetara Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Drs. Agus Uji Hantara, M.E. menyambut baik pemaparan dari Satker Kejaksaan, “namun, disini kami kan mengevaluasi, penilaian ini berjenjang apakah lolos 100 persen atau 90 persen atau 80 persen. Kita menilainya kan berjenjang. Mulai dari Tim Internal, KemenpanRB dan dari Infependent. Setidaknya ada 2000 unit kerja dari berbagai lembaga negara dan Pemerintah Daerah yang mengikuti program ini,” tandasnya. (Red)
