Minggu, 24 Oktober 2021, 3:43
Home / JAKARTA / ADA INSIDEN INI ATURAN PENERTIBAN PPKM DARURAT
Mendagri Tito Karnavian (google).

ADA INSIDEN INI ATURAN PENERTIBAN PPKM DARURAT

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bertujuan mencegah penyebaran covid – 19 yang mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat.

Terpantau pada pelaksanaanya sempat terjadi beberapa insiden saat melakukan penertiban dugaan pelanggaran PPKM Darurat oleh masyarakat sehingga dalam hal ini Surat Edaran (SE) Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban PPKM juga Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat di terbitkan dan ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang ditujukan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia.

Seperti dilansir laman Setkab Senin (19/07/2021) melalui SE ini para Kepala Daerah diminta melakukan beberapa poin diantaranya pertama yakni Mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus covid – 19. Dan poin kedua ialah memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing – masing untuk mengutamakan langkah – langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM.

Tahapan – tahapannya diantaranya :
a. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
b. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
c. Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

Pada bunyi Ketiga dalam SE yaitu Membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi covid – 19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Bunyi keempat yakni melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan cara :
a. Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan
b. Memerintahkan kepada dinas kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.

Selanjutnya bunyi poin kelima yakni melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

Poin terakhir Keenam yaitu melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Mendagri cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. (Red)

Check Also

PPKM LANJUT INI RINCIAN LEVEL WILAYAH JAWA BALI

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih dilakukan