Kamis, 2 Desember 2021, 22:20
Home / NEWS / HUKUM / PPKM MIKRO KEMBALI DIPERPANJANG DENGAN TAMBAHAN 5 PROVINSI
Mendagri Tito Karnavian (google).

PPKM MIKRO KEMBALI DIPERPANJANG DENGAN TAMBAHAN 5 PROVINSI

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Masa pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) kembali diperpanjang yang berlaku mulai tanggal 4 Mei hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Dengan tambahan lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat PPKM Mikro tahap VII dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang terbit pada tanggal 3 Mei 2021.

Dengan tambahan lima Provinsi dalam inmendagri 10/2021 Gubernur di 30 provinsi dapat menetapkan dan menambah prioritas wilayah pembatasan pada masing – masing Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan perlakukan pembatasan.

Dikutip laman Setkab Selasa (04/05/2021) kata Tito, “cakupan pengaturan pemberlakuan pembatasan meliputi provinsi dan kabupaten/kota yang memenuhi unsur tingkat kematian di atas rata – rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata – rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif di atas rata – rata tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen, dan positivity rate (proporsi tes positif) di atas 5 persen,” jelanya.

Dengan ketentuan yang sama dengan periode sebelumnya kriteria zonasi pengendalian wilayah baik zona hijau, kuning, oranye, dan merah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) termasuk pembatasan kegiatan masyarakat juga masih sama.

Selama bulan Ramadan dan menjelang hari Raya Idulfitri intruksi Mendagri juga dilakukan, “Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik  Lebaran Hari Raya Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya serta apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,” ungkap Tito.

Penegakan aturan pemakaian masker juga antisipasi potensi kerumunan selama PPKM diminta dilakukan Kepala Daerah, “untuk selanjutnya dilakukan upaya untuk mengantisipasi dan melakukan pencegahan terhadap kerumunan serta apabila diperlukan dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan,” pinta Tito.

Penerapan screening tes antigen/GeNose untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata indoor dan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata outdoor wajib dilakukan secara ketat dan daerah ber zona oranye merah kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masuk wajib dilakukan pengawasan, “bersama dengan Panglima Kodam selaku penanggung jawab melakukan pengawasan terhadap masuknya PMI melalui Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatra Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara dengan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Bea Cukai dan Imigrasi),” isi Inmendagri 10/2021.

Selama bulan Ramadan dan menjelang dan pasca Hari Raya Idulfitri instruksikan Mendagri bagi masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/kabupaten/kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu yang telah diatur pemerintah bagi kepala desa/lurah melalui posko desa/kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5 x 24 jam dengan penerapan protokol kesehatan ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat pelaku perjalanan.

“Instansi pelaksana bidang perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di daerah masing – masing bersama dengan TNI dan Polri selama Bulan Ramadan, menjelang dan pasca Hari Raya Idulfitri,” kata Tito.

Kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif seluruh Satpol PP, Satlinmas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemadam kebakaran diinstruksikan mencegah dan mengatasi aktivitas publik dan antisipasi kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam juga perdagangan diinstruksikan melakukan upaya intensif menjaga stabilitas harga khususnya bahan pangan dan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar. (Red)

Check Also

TANYA DIPECAT PERADI HARUS GANTI RUGI 500 JUTA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Seperti pemberitaan sebelumnya Vera Widjaya