Senin, 6 April 2020, 22:12
Home / JAKARTA / KEMENTAN BILANG TERSEBAR ISU LANGKANYA PUPUK SUBSIDI TAK BENAR
Gudang Pupuk.

KEMENTAN BILANG TERSEBAR ISU LANGKANYA PUPUK SUBSIDI TAK BENAR

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri menanggapi isu kelangkaan pupuk bersubsidi yang beredar di sejumlah daerah dan menjelaskan bahwa jumlah pupuk bersubsidi masih cukup.

Ketersediaan pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah dipenuhi oleh Pemerintah dengan alokasi anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN. “Kami menghimbau di level Kecamatan agar percepat pendataan dan diusulkan alokasinya. Yang terpenting alokasi pupuk bersubsidi, hanya bagi kelompok tani,” jelas Kuntoro saat di Jakarta (17/02/2020).

Penyebab banyak kuota pupuk di beberapa daerah yang tidak sesuai merupakan keterlambatan Pemerintah Daerah dalam menginput data kebutuhan pupuk bersubsidi melalui eRDKK. Hal ini terbukti dengan serapan pupuk bersubsidi secara nasional masih sangat rendah, baru 9,85 persen dari alokasi pupuk.

“Sangat disayangkan seharusnya isu kelangkaan pupuk itu tidak terjadi. karena faktanya masih cukup dan baru sedikit yang diserap. Kasian petani yang butuh cepat untuk pertanaman,” ujar Kuntoro.

Sebenarnya Pemerintah daerah memiliki waktu untuk update data setiap bulan, tambahnya.

Menurut Kuntoro, Kementan telah melakukan juga kroscek pada distributor pupuk, “Berdasarkan data serapan pupuk bersubsidi dan hasil konfirmasi kepada para distributor yang dilakukan disetiap daerah, hingga saat ini belum ada desa yang menyatakan kekurangan pupuk bersubsidi” kata Kuntoro.

Dalam mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dijelaskan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Sarwo Edi bahwa kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga berada di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebagai gambaran, pergeseran penyaluran kebutuhan pupuk ditingkat desa, wewenangnya ada di Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Demikian juga ditingkat kabupaten wewenangnya ada di Kepala Dinas Provinsi.

“Hanya pergeseran alokasi untuk Provinsi, wewenangnya berada di Direktur Jenderal PSP Kementan. Ini sebagai upaya percepatan pengaturan alokasi di lapangan. Kita permudah,” ungkap Sarwo.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, seharusnya issu kelangkaan pupuk tidak akan muncul di masyarakat. Sarwo Edi menyadari faktor yang sangat esensial penentu produktivitas hasil pertanian di Tanah Air adalah ketersediaan pupuk yang memenuhi kebutuhan petani.

Pentingnya pupuk bagi petani, ia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah memberi solusi bagi pemerintah daerah untuk mengantisipasi eRDKK yang belum masuk, dengan merekap kebutuhan pupuk yang belum tertampung sebagai bahan penambahan kuota di masing – masing wilayah.

“Setiap bulan, tanggal 20 – 25 kami buka sistem eRDKK, untuk menampung yang belum masuk, yang penting betul untuk kebutuhan petani dengan luas lahan maximum 2 hektar, berdasarkan NIK dan surat tanah sertifikat/AJB/Girik/Petok atau PBB untuk mengetahui luas lahan kepemilikan” jelas Sarwo.

Selain itu untuk mengamankan pendistribusian pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian menggandeng aparat penegak hukum seperti kepolisian dan TNI, agar pendistribusian pupuk bersubsidi berjalan aman dan tepat sasaran.

“Kepentingan petani diatas segalanya, tidak boleh ada yang bermain disitu, Kementan sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Masyarakat juga kami minta turut mengawasi, laporkan bila menemukan kejanggalan” pungkas Dirjen PSP. (Imas)

Check Also

WABAH CORONA PRESIDEN GRATISKAN PEMAKAI LISTRIK 450 VA BAYAR 50 PERSEN BAGI 900 VA 3 BULAN

WAGATABERITA.COM – BOGOR. Berbagai kebijakan meringankan beban masyarakat