Sabtu, 24 Oktober 2020, 21:08
Home / NEWS / PERINGATAN HARI TANI GETOL MINTA SELAMATKAN TANAH RAKYAT BATALKAN OMNIBUSLAW
Aksi Damai peringatan HUT Tani.

PERINGATAN HARI TANI GETOL MINTA SELAMATKAN TANAH RAKYAT BATALKAN OMNIBUSLAW

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 tahun 1960 lahir pada 24 September 1960 yang sekaligus diperingati sebagai Hari Tani Nasional yang merupakan penanda bagi petani, masyarakat adat, nelayan dan rakyat secara umum pada sistem feodalisme dan kolonialisme memprioritaskan Land Reform (tanah untuk rakyat) menjadi agenda utama bangsa Indonesia.

UUPA lahir menjadi landasan hukum mengusung semangat penghapusan penindasan kolonial guna mewujudkan pemanfaatan sumber agraria yang lebih adil bagi kaum buruh tani, petani gurem, tuna kisma, masyarakat adat, dan nelayan termasuk keadilan hak atas tanah sebagai sumber penghidupan.

“Mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong – royang” bunyi UUPA.

Tetapi setelah peristiwa berlangsung hingga 60 tahun lamanya agenda Land Reform atau Reforma Agraria Sejatinya dirasakan semakin tenggelam jauh dari harapan terbukti nasib petani dan rakyat secara umum makin terpinggirkan dan termarjinalisasi dengan menghadapi berbagai masalah agraria.

Seperti ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia dan maraknya konflik agraria akibat kebijakan struktural yang lebih memprioritaskan korporasi memperparah situasi. Kerusakan ekologis yang meluas termasuk penyebabnya di mana sumber agraria tercerabut akibat dari peluasan wilayah tambang, massifnya laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi semakin masif.

Kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas memperparah kondisi petani akibat kehilangan hak atas ruang hidup petani dan rakyat secara umum dan situasi tersebut dianggap menjadi lebih parah bila disahkannya RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan ditengah krisis pandemi Covid – 19.

Omnibuslaw dirumuskan Pemerintah bersama DPR RI secara keseluruhan dianggap merupakan perwujudan program kapitalistik yang menempatkan seluruh aspek kehidupan rakyat (kaum tani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan, pelajar – mahasiswa, dan masyarakat rentan di perkotaan) di ujung tanduk krisis berlapis yang lebih dalam.

Melihat hal tersebut Gerakan Tolak Omnibuslaw (GETOL) Jawa Timur dalam peringatan Hari Tani Nasional 2020 ini menuntut Pemerintah Pusat maupun Provinsi yang dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur menghentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja (Omnibuslaw) secara menyeluruh.

“Fungsikan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa timur dalam menyelesaikan konflik agraria di Jawa Timur. Menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hentikan Kriminalisasi, Kekerasan, Intimidasi terhadap rakyat. Jalankan Reforma Agraria Sejati,” isi tuntutan Getol ini, Kamis (24/09/2020).

Perwakilan Getol yang hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, YLBHI – LBH Surabaya, API Jawa Timur, SP Danamon, KPA Jawa Timur, WALHI Jawa Timur, Aliansi Literasi Surabaya, LMND Surabaya, Paguyuban Petani Jawa Timur, Rumpun Tani Sidorejo Lumajang, Serikat Petani Gunung Biru Batu, FBTPI – KPBI, Solidaritas Warga Bandarejo, KASBI, LAMRI, Selawase, KHM Surabaya, Kontras Surabaya, BEM Untag, FNKSDA Surabaya, Wadas, IMM UM Surabaya, DPC GMNI Surabaya, Kamus PR, PMKRI Surabaya, SPBI, Front Mahasiswa Revolusioner, GEPAL Gresik, FSPMI, Komunitas Pemuda Independen, Serikat Mahasiswa Independen, FSPKEP. (Red)

Check Also

TOLAK KOMNAS HAM JEMBER NEGOSIASI KONFLIK AGRARIA PETANI DEMO DAN TUTUP AKSES MASUK KE KANTOR BUPATI

WAGATABERITA.COM – JEMBER. Para petani yang tergabung dalam Serikat Tani Independen