Jumat, 18 Juni 2021, 13:32
Home / JAKARTA / KATA EKONOM TENTANG VAKSIN GOTONG ROYONG BERBAYAR

KATA EKONOM TENTANG VAKSIN GOTONG ROYONG BERBAYAR

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Pemerintah baru – baru ini melakukan vaksin gotong royong dengan menunjuk PT Bio Farma (Persero) sebagai pelaksana pengadaan vaksin yang berdasar pada Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/4627/2021, Jumat (21/05/2021).

Vaksin yang dilakukan perusahaan yang mendaftar ini diberikan pada karyawan perusahaan yang tergolong usia produktif dengan biaya yang dikeluarkan hingga sebesar Rp 879.140 per orang ini diharapkan kasus covid – 19 semakin melandai.

Pada acara zoominar kebijakan publik ekonom Senior Fadhil Hasan menilai vaksin gotong royong tersebut dapat menimbulkan diskriminasi karena secara fakta vaksin ini dianggap hanya dapat diikuti pegawai dari perusahaan besar dan multinasional tetapi bagi perusahaan kecil dan menengah tidak akan berkesempatan mendapatkan vaksin gotong royong sehingga harus menunggu vaksin gratis dari pemerintah dengan sabar.

“Total biaya tersebut terlalu mahal bagi pengusaha kecil dan menengah, Pemulihan ekonomi harusnya berawal bukan hanya dari perusahaan besar namun juga seluruh jenis badan usaha baik menengah maupun kecil, harga yang mahal menyebabkan usaha kecil dan menengah meminta pegawainya mencari sendiri vaksin gratis dari Pemerintah, mengingat usianya masih produktif, mereka harus menunggu sampai prioritas terakhir,” ungkap Fadhil Hasan.

Dalam hal ini Fadhil Hasan berharap harga vaksin perlu dijelaskan detail dan transparansinya kepublik, “untuk menghindari persepsi diskriminasi dan motif bisnis, Kementerian BUMN, Kemenkes dan BIOFARMA perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin gotong royong kepada publik. Berapa biaya vaksin sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan,” jelasnya.

Lanjut Fadhil, “seharusnya vaksin gotong royong tidak hanya diikuti oleh perusahaan besar saja karena mahalnya harga dibebankan kepada perusahaan tersebut. Harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha besar saja,” jelaanya.

Dalam hal ini Fadhil Hasan menilai tata kelola vaksin gotong royong perlu diperbaiki mengingat pengawasan sistematik potensi pembebanan biaya vaksin pada karyawan belum ada. dingatkan saat ini beban perusahaan sudah besar imbas resesi sehingga berpotensi dibebankan pada karyawan.

“Terkait dengan pembebanan kepada pegawai, seharusnya ada pengawasan dengan sanksi ketat bila ada perusahaan yang membebani kepada karyawan secara tidak langsung maupun langsung. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Asosiasi Pekerja perlu dilibatkan dalam pengawasan vaksin gotong-royong ini,” tutup Fadhil Hasan. (Red)

Check Also

TAK SAMA BELAJAR BIASA INI ATURAN PTM DILAKUKAN

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Sesuai SKB 4 Menteri yang mempersiapkan Pembelajaran