Sabtu, 17 November 2018, 17:52
Home / KENDARI / TERUS LAKUKAN AKTIVITAS, ANGGOTA DPRD ANGGAP PT MUGNI MELAWAN HUKUM

TERUS LAKUKAN AKTIVITAS, ANGGOTA DPRD ANGGAP PT MUGNI MELAWAN HUKUM

WAGATABERITA.COM – KENDARI. PT Mugni Energi Bumi adalah sebuah perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara.

Diketahui dalam pemberitaan sebelumnya di wagataberita.com PT Mugni Energi Bumi telah dicabut CnC nya oleh Pemerintah pusat melalui Dirjen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pencabutan CnC perusahaan tersebut, dikarenakan adanya tumpang tindih dilahan milik PT Antam. Apalagi hal itu dikuatkan dengan adanya surat putusan MA tahun 2014 lalu yang menyatakan bahwa PT Antam sebagai pemenang gugatan.

Oleh sebab itu PT Mugni Energi Bumi seharusnya tidak dapat melakukan kegiatan lagi, tetapi kenyataannya melalui Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Suwandi Andi, menyebutkan bahwa PT Mugni Energi Bumi saat ini masih tetep melakukan aktivitas penambangan di lahan milik PT Antam merupakan tindakan melawan hukum dan bisa dibawa ke rana pidana.

Menurut dia Putusan Mahkamah Agung yang telah dimenangkan oleh pihak PT Antam atas tumbang tindih dengan PT Mugni Energi Bumi, telah berkekuatan Hukum. Sehingga dia menegaskan bahwa PT Mugni tidak dapat melakukan aktivitas apapun.

“Sebagai anggota dewan tentu kita harus bicara bagaimana penegakan hukum. Artinya siapapun di negeri ini kalau sudah keputusan seperti itu (kementerian ESDM dan putusan kasasi MA) sudah tidak bisa melawan. Kalau melawan itu pembangkangan atau perbuatan melawan hukum,” ungkapnya saat dihubungi melalui Via selulernya, Sabtu (03/11/2018).

Ditegaskannya lagi bahwa suatu perusahaan tambang yang jika telah dicabut CnC oleh pihak yang berkompeten dalam hal ini Dirjen Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) maka otomatis Perusahaan itu tidak boleh lakukan segala aktifitas produksi.

“Jika masih beraktifitas itu pembangkangan. Saya bukan ahli hukum. Tapi kami sebagai wakil rakyat bisa merekomendasikan itu pelanggaran pidana, karena sudah melawan hukum. Pertama, melawan kebijakan pemerintah pusat yang telah cabut CnC perusahaan tersebut dan Kedua, melawan putusan MA,” paparnya Suwandi.

Disamping itu hal serupa juga diutarakan Anggota Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Sultra, Yaudu Salam Ajo. Dia menjelaskan bahwa penonaktifan CnC perusahaan PT Mugni Energi Bumi sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan teguran. Kalaupun tidak diindahkan maka izinnya harus dicabut.

“Sebagai anggota DPRD, saya bersyukur kalau dikeluarkan langkah tegas penonaktifan CnC. Jika CnC telah dicabut walaupun IUP nya ada, tapi melakukan aktifitas pertambangan itu pelanggaran dan bisa dipidana,” tegasnya.

Tambah Yaudu Salam, “Jadi perusahaan tambang manapun yang sudah dicabut CnC nya maka jangan lakukan aktifitas pertambangan atau produksi, apalagi terindikasi tumpang tindih IUP dengan IUP perusahaan lain. Karena tidak bisa satu izin berada diatas izin perusahaan lain,” ujarnya.

Sehingga menurut Yaudu Harusnya PT Antam kembali melakukan gugatan ke PT Mugni karena kembali melakukan aktifitas. Apalagi saat ini urusan tambang sudah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur. Jadi Gubernur yang bisa mengeluarkan dan mencabut izin suatu perusahaan. (Red/*)

Check Also

LEWAT KAPAL NUSANTARA 1 , TOL LAUT PROBOLINGGO SIAP DIFUNGSIKAN

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Guna mendukung program pemerintah pusat, dalam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *