Selasa, 11 Desember 2018, 6:58
Home / KENDARI / PENGAMAT BILANG ADA PELANGGARAN HUKUM, BILA 3 PERUSAHAAN TAMBANG MASIH OPERASI WALAU CNC NYA TELAH DICABUT

PENGAMAT BILANG ADA PELANGGARAN HUKUM, BILA 3 PERUSAHAAN TAMBANG MASIH OPERASI WALAU CNC NYA TELAH DICABUT

WAGATABERITA.COM – KENDARI. Masalah penutupan perusahaan tambang yakni PT Mugni Energi Bumi, PT Wanagon dan PT Sriwijaya di Konawe Utara Sultra saat ini menjadi perbincangan khalayak ramai.

Pasalnya ketiga perusahaan yang telah di cabut izin Clir and Clir (CnC) yang dimilikinya oleh Dirjen ESDM ini sampai saat ini masih melakukan aktivitas penambangan di wilayah PT Antam.

Pada pernyataan pihak ESDM Provinsi Sultra mengatakan bahwa ketiga Perusahaan tambang tersebut sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas penambangan dalam bentuk apapun, walaupun IUP – nya masih berlaku.

Untuk diketahui dari putusan Mahkamah Agung tahun 2016 menyatakan bahwa PT Antam telah memenangkan atas gugatan soal tumpang tindih lahan dengan perusahaan lain.

Menurut ESDM Sultra seperti pada berita sebelumnya, jika perusahaan ini masih beroperasi di wilayah PT Antam maka ketiganya melanggar hukum dan itu bisa dibawa ke ranah pidana.

Pengamat Hukum, Risal Akman SH MH mengatakan bahwa PT Mugni Energi Bumi, PT Wanagon, dan PT Sriwijaya itu sudah masuk ke dalam tindakan melawan hukum, sebab mereka sudah mengetahui pemilk Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Sebenarnya PT Antam sudah dimenangkan dan kemudian mereka itukan sudah dicabut CnC – nya walaupun belum berakhir IUP – nya,” ujarnya.

Namun dengan melihat kondisi dan fakta yang ada, mereka harus bertanggung jawab secara pidana, dan dalam Undang – undang No 4 tahun 2009 tentang minerba sudah jelas masuk unsur tindak pidananya.

Dirinya mengatakan bahwa PT Antam sudah menang dan otomatis pemilik IUP di situ ialah PT Antam, kalau perusahaan di luar PT Antam masih melakukan produksi, pengolahan dan pertambangan lainnya itu sudah masuk tindak pidana dan memenuhi unsur pidana, dan bisa diproses dengan menggunakan UU No. 4 tahun 2009 tentang minerba pasal 161.

Kemudian, Lanjut Risal, disisi lain perusahan itu bisa dianggap melangar pidana di pasal 160, itu melakukan regulasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam UU No 4 tahun 2009 tentang minerba.

“Hal tersebut perlu ditindak lanjuti seusai dengan aturan yang berlaku. Dari sisi hukum memang sudah ada dugaan tindak pidana, sebab masuk IUP milik perusaan lain meskipun sebelumnya dinyatakan IUP – nya tumpang tindih,” kata Risal, Rabu (7/11/2018).

Untuk diketahui hingga berita ini dimuat, ketiga perusahaan tersebut belum berhasil dikonfirmasi oleh para awak media. (Red/*)

Check Also

TEPIS ISU NAIKNYA HARGA BARANG, CALEG PDI P BLUSUKAN PASAR PROBOLINGGO

WAGATABERITA.COM – PROBOLINGGO. Cara berbeda dilakukan calon legislatif DPR RI, Dapil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *