Senin, 26 Agustus 2019, 17:11
Home / JAKARTA / OPTIMALKAN SEMBILAN NAWACITA JOKOWI KEJAKSAAN GAGAS PROGRAM JAGA DESA
Sosialisasi Jaga Desa Kejaksaan Jakarta.

OPTIMALKAN SEMBILAN NAWACITA JOKOWI KEJAKSAAN GAGAS PROGRAM JAGA DESA

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) dibawah komando Jan S Maringka mengagas program Jaga Negeri dengan implementasi ketengah masyarakat melalui program Jaga Desa dalam rangka mengoptimalisasikan 9 program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Jamintel Jan S. Maringka menjelaskan program Jaga Desa sebagai bentuk pendampingan kepada kepala desa untuk merealisasikan penggunaan dana desa agar tepat sasaran, “Jadi Kejaksaan Agung (Kejagung) bekerjasama dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian bersinergi mengawal pembangunan desa. Kerjasama itu ditindak lanjuti melalui sebuah program bernama Jaga Desa,” kata Jan S Maringka, kepada wartawan, Jakarta, Jumat (09/08/2019).

Menurutnya program Jaga Desa yang sudah diluncurkan itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, “Jadi sumber dana desa dari Pemerintah Pusat itu agar tidak disalahgunakan oknum Kepala Desa, karena itu kita kawal, dengan pengawalan dan pendampingan dalam pengelolaan, sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana desa itu tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran,” ungkap Jan S Maringka.

Direktorat Sosial Budaya dan Kemasyarakatan yang dikomandani M. Yusuf, selaku Direktur B pada Jamintel menekankan, “Sekarang kita tidak lagi mengejar tingkat kejahatan, dan diupayakan tidak lagi menggunakan pendekatan secara represif, tapi menggunakan cara preventif. Karena itu, pemerintah daerah, maupun perangkat desa, bersinergi untuk membangun negeri,” ucap Yusuf.

Dijelaskan dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa, Kejaksaan terus melakukan konsilidasi dan optimalisasi kerja guna pemulihan publik trust, “Jadi program jaga desa bagaimana menjadikan Kejaksaan rumah yang nyaman bagi masyarakat dan perangkat desa, itu tujuan program Jaga Desa itu,” ungkapnya.

Adapun kata Yusuf, potensi penyimpangan pengelolaan dana desa cenderung atas ketidakpahaman kepala desa, “Disisi lain ada juga murni kesalahan oknum dari kepala desa itu sendiri, misalnya sengaja seperti duplikasi anggaran, penggunaan dana tidak sesuai peruntukan, meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, adanya pungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten,” ujarnya.

Ironisnya lagi ucap Yusuf penyimpangan itu adanya oknum Kepala Desa atau jajarannya membuat perjalanan dinas fiktif, “Potensi penyelewengan lainnya misalnya proyek pembangunan, bisa saja terjadi oknum Kepala Desa bermain atau kongkalingkong dalam hal pembelian material bahan bangunan, sudah itu kerjasama dengan pekerja untuk mengurangi volume pekerjaan,” tandas mantan wakil Kepala Kejati Kalimantan Timur itu. (Red/*)

Check Also

PEMERHATI KESEHATAN YAYASAN ABDIHUSADA UTAMA TELAH BERI PENGOBATAN GRATIS RIBUAN PASIENNYA

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Sebuah Paguyuban Masyarakat Tionghoa Surabaya