Minggu, 20 Oktober 2019, 0:08
Home / NEWS / WUJUD TANGGUNG JAWAB BAGI KORBAN KEKERASAN KEMEN PPPA BENTUK UPTD
Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu.

WUJUD TANGGUNG JAWAB BAGI KORBAN KEKERASAN KEMEN PPPA BENTUK UPTD

WAGATABERITA.COM – YOGYAKARTA. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pribudiarta Nur Sitepu mengikuti Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA di Yogyakarta.

Disini disampaikan Negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) hingga September 2019 terbentuk di 20 Provinsi dan 36 Kabupaten/Kota dengan jumlah 130 unit yang telah berhasil menangani sebanyak 4500 – 5000 kasus.

“Seseorang tidak akan berbahagia jika mengalami kekerasan. Karena itu kemudian, UPTD ini dibentuk untuk menjawab dan merespon bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk bisa mengintervensi isu kekerasan melalui pembentukan UPTD PPA,” ujar Pribudiarta.

Terbentuknya UPT PPA di daerah merupakan inisiatif dan dorongan kebutuhan masing – masing Pemerintah Daerah terhadap perlunya tambahan layanan bagi korban kekerasan, “pada pemerintah provinsi yang kemudian merasa bahwa kepala dinas PPPA nya bisa menangani kasus kekerasan sendiri maka tidak perlu dibentuk UPTD. Tapi kalau kemudian daerah merasa bahwa perlu UPTD untuk meningkatkan kualitas layanan, maka pembentukan UPTD PPA dilakukan,” tambah Pribudiarta.

Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA di Yogyakarta.

Kemen PPPA menyelenggarakan Rapat Koordinasi Unit Pelayanan Teknis Daerah PPA tanggal 30 September hingga Selasa (01/10/2019) di Yogyakarta guna meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan penguatan kelembagaan UPT PPA di daerah, “Urgensi UPTD PPA adalah mendekatkan layanan dengan masyarakat, selain itu UPTD juga harus berjejaring dengan unit – unit layanan yang dibentuk masyarakat. Seperti, P2TP2A dan satuan – satuan tugas yang dibentuk oleh daerah karena di beberapa provinsi ada yang membentuk Satgas PPA. Intinya, baik oleh unit layanan pemerintah maupun masyarakat diharapkan seluruh korban kekerasan dilayani dengan baik,” jelas Pribudiarta.

Apresiasi diberikan Kemen PPPA pada daerah yang telah membentuk UPTD PPA dengan memberikan penghargaan kelembagaan UPTD PPA terbaik yang sesuai dengan standar dan prinsip layanan publik kepada 5 provinsi dan 5 Kabupaten/Kota antara lain di tingkat Provinsi yakni Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, bangka Belitung, Jambi, dan Sumatera Barat. Pada tingkat Kabupaten/Kota yakni Kabupaten Sleman, Kota Surakarta, Kota Balikpapan, Kota Bandung, dan Kabupaten Sidoarjo. (Red)

Check Also

WAGATABERITA.COM – SUMEDANG. Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sumedang