Minggu, 20 Oktober 2019, 0:12
Home / KALIMANTAN TENGAH / PROGRAM JAKSA JAGA DESA AGAR KEJAKSAAN JADI RUMAH NYAMAN BAGI PERANGKAT DESA
sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa.

PROGRAM JAKSA JAGA DESA AGAR KEJAKSAAN JADI RUMAH NYAMAN BAGI PERANGKAT DESA

WAGATABERITA.COM – BALIKPAPAN. Jajaran Jamintel melalui Direktorat B Kejaksaan Agung dan Kementerian Desa PDTT mengelar sosialisasi Reformasi Birokrasi Penguatan Nilai Akuntabilitas dalam Tata Kelola Penggunaan Dana Desa, Rabu (09/10/2019).

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT RI Anwar Sanusi bersama dengan Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. Irsan Noor, M.Si serta pengarahan Jaksa Agung Muda Intelijen Jan S Meringka melakukan pembukaan kegiatan ini.

Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi/Kabupaten/Kota se – Kalimantan Timur serta Pejabat teras Kejati Kalimantan Timur dan para Kepala Kejaksaan Negeri se – Kalimantan Timur turut hadir pada kegiatan ini.

Dalam pengarahannya Jamintel Jan S Maringka mengatakan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI dan Kementerian Desa PDTT RI dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu program Prioritas Pemerintah.

Program ini bertujuan agar Kejaksaan menjadi Rumah yang Nyaman bagi Perangkat Desa dalam berkonsultasi dan menyampaikan permasalahan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat dihindari Kesan Ketakutan bagi Kepala Desa dalam Mengelola Dana Desa.

Diterangkan perlu pemahaman bersama bahwa penegakan hukum bukanlah industri yang keberhasilannya hanya diukur dari banyaknya perkara, “tujuan penegakan hukum adalah bagaimana menekan tingkat kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat” demikian ungkap Jan.

Diinformasikan disela rakor Kementerian PUPR dan Kejaksaan dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara 13 Kepala Kejaksaan Tinggi dengan 64 Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kalimantan, Jawa Nusa Bali dan Nusa Tenggara, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.(Red/*)

Check Also

TAK MUNGKIN DIPADAMKAN MANUAL.PEMPROV JATIM KERAHKAN WATER BOMING UNTUK PADAMKAN KEBAKARAN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Menyusul kembali munculnya titik api di kawasan hutan