Selasa, 19 November 2019, 17:23
Home / JAKARTA / RAPAT PLENO KOMITE I DPD RI AKAN MEMBENTUK PANSUS PAPUA BAGI PENYELESAIAN KASUS DAN DOB
Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang.

RAPAT PLENO KOMITE I DPD RI AKAN MEMBENTUK PANSUS PAPUA BAGI PENYELESAIAN KASUS DAN DOB

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Rapat pleno perdana Komite I DPD RI yang dipimpin dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik akan membahas draft Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019 – 2020, di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, (14/10/2019).

Pada kesempatan ini Wakil ketua I Fachrul Razi meminta agar perjuangan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Komite I DPD RI jadi prioritas pada sidang I ini, “pentingnya DPD RI berperan dalam membuka keran moratorium Daerah Otonomi Baru, karena sudah puluhan tahun daerah masih memperjuangkan pemekaran,” tegas nya.

Senator Aceh tersebut mengatakan sudah saatnya keran DOB terus dibuka, “DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan meningkat bertambah 314 DOB hingga saat ini, dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh Pemerintah sehingga DOB mampet, kita akan adakan audiensi dengan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkornas) DOB seluruh Indonesia pada tanggal 12 November nanti,” katanya.

Pemerintah yang memberikan sinyal membuka keran DOB untuk Papua direspon positif dari anggota lainnya yang memutuskan Komite I akan membentuk Pansus Papua dan membantu penyelesaian kasus Papua, “Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I Teras Narang usai memimpin rapat.

Rapat pleno perdana Komite I DPD RI.

Teras Narang menjelaskan, “Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I. Permasalahan Papua tidak hanya bisa diselesaikan dengan pendekatan militer, Pemerintah dan Daerah harus turun dan DPD RI sebagai perwakilan daerah harus hadir. Tadi kita semua sepakat akan akan membawa pada rapat pimpinan untuk dapat disepakati pada paripurna berkenaan masalah di Papua ini,” ungkapnya.

Ditambahkan Teras Naran di masa Sidang ini Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang – Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. (Red/*)

Check Also

BBM LANGKA GUBERNUR KHOFIFAH DAN PERTAMINA JAMIN STOK KEBUTUHAN AMAN

WAGATABERITA.COM – SURABAYA. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa lakukan rapat