Kamis, 3 Desember 2020, 13:27
Home / JAKARTA / BERIKUT PUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UMRAH DIMASA PANDEMI
Menteri Agama Fachrul Razi.

BERIKUT PUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG UMRAH DIMASA PANDEMI

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Kabar gembira boleh dirasakan masyarakat Infonesia khususnya yang beragama Islam, pasalnya Menteri Agama Fachrul Razi telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 719 Tahun 2020 dan telah di tanda tangani tanggal 27 Oktober 2020 lalu yang isinya merupakan Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman mengatakan “regulasi penyelenggaraan umrah di masa pandemi sudah siap. Substansi kebijakannya sudah dibicarakan juga dengan Komisi VIII. Sesuai arahan Menag Fachrul Razi, regulasi ini kemudian dibahas dengan para pihak terkait, termasuk Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU, serta kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan pihak penerbangan,” jelasnya.

Regulasi KMA dimana kehadiran negara dalam memberikan perlindungan jemaah umrah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, “Alhamdulillah jemaah Indonesia termasuk yang diizinkan berangkat umrah. Semua pihak harus memahami regulasinya. Kita harus beri perlindungan, baik sebagai warga negara, terutama dalam konteks pandemi, perlindungan keamanan jiwa dan keselamatan,” ungkap Oman.

KMA dipastikan disusun merujuk ketentuan Arab Saudi tetapi disesuaikan dengan masukan beberapa kementerian, khususnya Kemenkes, “misalnya, kita masukkan syarat tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Ini sudah menjadi ketentuan Kemenkes. Ada juga ketentuan terkait karantina. PPIU harus memfasilitasi karantina jemaah, baik ketika di Saudi dan ketika pulang. Kita punya ketentuan, bahwa orang yang pulang dari luar negeri, tidak hanya jemaah umrah saja, harus menjalani karantina,” ungkap Oman.

Regulasi KMA ini mengatur Jemaah yang akan berangkat Umrah di masa pandemi termasuk mengatur Jemaah yang belum berangkat sejak 27 Februari yakni diberi pilihan berangkat dengan protokol kesehatan yang berlaku atau menjadwal ulang menunggu hingga pandemi reda termasuk boleh membatalkan rencana umrahnya dan menarik biaya yang sudah dibayarkan.

“Tentu setelah dikurangi biaya yang terlanjur dibayarkan oleh PPIU kepada penyedia layanan sebelum terjadinya pandemi dan itu harus dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah. PPIU wajib mengembalikan biaya paket layanan kepada jemaah tersebut setelah penyedia layanan mengembalikan biaya layanan yang telah dibayarkan kepada PPIU,” jelasnya Senin (02/11/2020). (Red)

Check Also

BERIKUT NASIB 10 LEMBAGA YANG DIBUBARKAN PEMERINTAH

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi