Sabtu, 8 Mei 2021, 17:43
Home / JAKARTA / ANDA INGIN MUDIK IDUL FITRI PERTIMBANGKAN BEGINI PERMENHUBNYA
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat dimintai keterangan awak media didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

ANDA INGIN MUDIK IDUL FITRI PERTIMBANGKAN BEGINI PERMENHUBNYA

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Dalam rangka pengendalian transportasi selama masa hari raya Idul Fitri 1442 H/tahun 2021 guna mencegah penyebaran covid – 19 Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 yang mengatur hal tersebut.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan, “pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu : moda darat, laut, udara dan perkeretapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ungkapnya seperti dikutip laman Kemenhub Jumat (09/04/2021).

Pengendalian transportasi yang diatur dalam ketentuan yakni hal – hal yang dilarang, pengecualian – pengecualian, pengawasan, dan sanksi serta pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi termasuk pengecualian diberlakukan aturan untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak yakni melahirkan dan kondisi sakit.

Menindaklanjuti hasil rapat tingkat Menteri dalam sidang kabinet paripurna yang menetapkan kebijakan peniadaan mudik idul fitri tahun 2021 dan SE Satgas nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri dan Upaya Pengendalian covid – 19 Selama Bulan Ramadhan Permenhub 13 Tahun 2021 diterbitkan serta melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Balitbanghub) pada Maret 2021 Kemenhub telah melaksanakan survey kepada masyarakat terhadap animo masyarakat untuk melakukan mudik.

Dari hasil survey ada 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang memilih tetap mudik meski ada pelarangan, “padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas Penanganan covid – 19, mobilitas secara masif seperti yang terjadi beberapa kali pada saat libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik 2020 berdampak pada lonjakan kasus covid – 19 di Indonesia,” ungkap Adita.

Angkutan darat yang dilarang dimasa pemberlakuan aturan yang dikatakan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi yakni kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Tetapi dalam aturan dikecualikan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu diantaranya bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta dengan melengkapi surat tugas bertanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Sementara kendaraan diperbolehkan yakni kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah ; mobil barang dengan tidak membawa penumpang ; kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi, kendaraan yang mengangkut pekerja migran indonesia warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non – tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang akan diawasi polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah bagi kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan.

Sementara menurut Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo akan dibuka posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H – 15 dan H + 15 dikecualikan kapal penumpang pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan ; pergantian awak kapal ; kapal penumpang transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku ; kapal penumpang transportasi antar pulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang bertugas ; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan ; serta kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat – obatan, dan barang esensial lainnya.

Penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas covid – 19 akan melakukan pengawasan larangan sarana transportasi laut dan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pelarangan bagi angkutan niaga dan bukan niaga juga disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan dapat gunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval (FA) dan Pengawasan dilakukan Ditjen Perhubungan Udara, penyelenggara bandara, Pemda, dan Satgas covid – 19 di pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara.

Angkutan udara diperbolehkan beroperasi yakni penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan ; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional ; operasional penerbangan khusus repatriasi ; operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat ; operasional angkutan kargo ; serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Perjalanan kereta api antarkota pun ditiadakan serta kereta perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan supply seperti yang disampaikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Danto Restyawan dikatakan
Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatera, dibantu oleh Satgas Penanganan covid – 19, TNI/Polri, Dishub dan Pemda.

Sementara bila terjadi pelanggaran sanksi kepada operator perkeretaapian akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. (Red)

Check Also

DIANGGAP IKON JODHI RILIS SINGLE RELIGI DARI PUISI KARYA CHAIRIL ANWAR DOA

WAGATABERITA.COM – JAKARTA. Tak hanya Wartawan senior Jodhi Yudono yang juga